RETORIKABANUA.ID, Tanah Bumbu – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanah Bumbu untuk membahas program kerja tahun anggaran 2026. Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Rapat yang berlangsung pada Senin (2/2) tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada peralihan dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan program. Perhatian utama diarahkan pada upaya mitigasi bencana tahunan, terutama di wilayah pesisir dan daerah hulu yang dinilai rawan bencana.
Komisi III terlebih dahulu mendengarkan paparan BPBD terkait evaluasi kinerja tahun 2025 serta rencana program kerja tahun 2026. Paparan ini menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan masukan dan rekomendasi strategis.
Ketua Komisi III, Andi Asdar Wijaya, menekankan pentingnya efisiensi dan inovasi dalam penanggulangan bencana. Ia meminta BPBD terus memperkuat langkah antisipasi agar risiko dan dampak bencana dapat ditekan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah penguatan infrastruktur mitigasi, khususnya pembangunan Early Warning System (EWS) berbasis sensor di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rawan banjir. Sistem ini dinilai penting agar pemantauan kondisi alam tidak hanya mengandalkan metode manual.
Komisi III juga mengingatkan BPBD untuk menganggarkan pemeliharaan rutin terhadap peralatan mitigasi yang sudah ada. Tujuannya agar seluruh aset dapat berfungsi dengan baik dan tidak terbengkalai.
Selain itu, DPRD mendorong BPBD melakukan digitalisasi data kebencanaan serta memperkuat kerja sama dengan pihak ketiga melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sinergi dengan perusahaan di Tanah Bumbu diharapkan dapat membantu penanganan bencana secara tepat sasaran dan sesuai dengan peta risiko daerah. (thr)
