RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama para kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK se-Kota Banjarmasin, Rabu (6/5), di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan.
Pertemuan tersebut membahas penanganan perilaku berisiko pada anak dan remaja menyusul maraknya aksi kenakalan remaja yang menjadi perhatian publik, termasuk video viral aksi kekerasan yang melibatkan remaja bersenjata tajam.
Kegiatan dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda dan dihadiri Kepala Kesbangpol Ahmad Muzaiyin, unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPD, serta para kepala sekolah.
Dalam sambutannya, Ananda menegaskan Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR. Namun, ia menilai penanganan kenakalan remaja membutuhkan proses jangka panjang dan kerja sama semua pihak.
“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah menjadi masalah yang cukup mengakar,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan remaja, sehingga keterlibatan sekolah, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting.
“Karena mayoritas pelaku masih usia sekolah, maka kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK kami libatkan untuk membahas solusi jangka panjang,” jelasnya.
Pemko Banjarmasin juga tengah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk menekan angka kekerasan remaja, termasuk mengkaji pola pembinaan kedisiplinan yang diterapkan di sejumlah daerah lain.
“Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pola pembinaan kedisiplinan seperti di Jawa Barat karena dinilai cukup efektif,” katanya.
Meski demikian, Ananda menegaskan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama, terutama melalui pembinaan karakter dan kegiatan religius.
“Pendekatan yang kami utamakan tetap persuasif melalui pembinaan religius dan penguatan karakter. Namun jika restorative justice tidak lagi memadai, tentu perlu langkah yang lebih tegas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kendala penanganan hukum terhadap pelaku kekerasan yang masih berstatus anak di bawah umur.
“Mereka mengetahui bahwa ketika diamankan nantinya akan dikembalikan lagi. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah untuk mencari solusi menyeluruh terhadap fenomena kenakalan remaja.
“Fenomena perilaku negatif remaja ini membutuhkan solusi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Terkait wacana pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan di lingkungan semi-militer atau barak, Muzaiyin menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.
“Konsepnya bukan seperti penjara, tetapi lebih kepada pembinaan kedisiplinan dan bela negara, misalnya melalui pelatihan di lingkungan seperti Rindam atau tempat pembinaan serupa,” jelasnya.
Ia menegaskan seluruh opsi yang dibahas akan dikaji secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, pendidikan, psikologis anak, serta efektivitas pelaksanaannya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dapat melahirkan langkah strategis dan terintegrasi dalam menangani perilaku berisiko pada anak dan remaja, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi generasi muda. (ms)
