BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di gedung DPRD Kalsel, Rabu (10/7).
Paripurna ini dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Dr. (H.C.) H. Supian HK, S.H., M.H. serta dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Ir. Roy Rizali Anwar, S.T., M.T.
Melalui pidato Gubernur Kalsel yang dibacakan Sekda Kalsel, mengatakan bahwa KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam menyusun rancana dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada.
“KUA ini merupakan tahapan yang penting dalam proses penyusunan APBD. Sebagaimana kita ketahui, rancangan KUA menjadi dasar dalam penyusunan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS ini berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.
Kemudian, di tahun 2025 ini tema pembangunan Kalsel adalah, “Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.” hal ini diangkat dari isu-isu strategis pembangunan antara lain meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas sarana prasarana, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, serta mewujudkan kalsel sebagai gerbang IKN dan sebagai gerbang logistik Kalimantan.
“Adapun fokus pembangunan Provinsi Kalsel tahun 2025, diarahkan untuk pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana. Kemudian UMKM dan ketenagakerjaan, investasi hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata, serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana,” Lanjut Paman Birin.
Menurutnya, kebijakan perencanaan belanja daerah, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Di samping itu belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, penggunaannya lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK menyambut baik dan mengapresiasi segala gagasan Gubernur Kalsel, menurutnya kesuksesan Pemda tidak lepas dari kesuksesan Dewan nya, begitu juga sebaliknya. Dirinya sebagai Wakil Rakyat “Rumah Banjar” sangat mendukung segala kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan Banua, terutama pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat “Banua”. (mckalsel/humasdprdkalsel)
Leave a comment