JAKARTAKALSELKEUANGANNASIONALPEMERINTAHAN

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Seluruh Tingkat Pemerintahan Menuju Good Governance

354

DKI Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr. (H.C) H. Supian HK, S.H., M.H. hadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin (8/7) pagi.

Wakil Rakyat Kalsel ini turut hadir Bersama Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor dan didampingi oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, M. Jani, S.E., M.A.P. Dirinya mengapresiasi upaya Badan Pemeriksa Keuangan dalam menyusun dan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

“Mewakili DPRD Provinsi Kalsel tentunya kami mengapresiasi BPK RI. Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di seluruh tingkat pemerintahan. ,” ucapnya.

Supian HK juga meminta, pemerintah daerah dan BPK terus meningkatkan Kerjasama, terutama mengawasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Disamping itu, pidato Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. yang menyatakan dukungan menuju good governance. Menurutnya, peran para pemangku kepentingan di Indonesia, telah membawa ekonomi kita relatif pulih dan membaik pasca Pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Presiden RI Joko Widodo, mengatakan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI ini merupakan hasil kerja keras dalam menyelesaikan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

“Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Presiden Presiden Jokowi.

Supian Hk mengaku bangga atas capaian WTP pemerintah pusat yang ke-8 kali,serta bagi Kalsel yang sudah 11 kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP.

Hal ini menurutnya, kesuksesan tersebut merupakan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR. (humasdprdkalsel)

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Pansus DPRD Kalsel Mulai Usut Distribusi BBM Bersubsidi

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi...

Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Komunikasi Publik di Era Digital

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menegaskan pentingnya pemahaman,...

Public Communication Summit 2026, DPRD Kalsel Tekankan Pentingnya Pengelolaan Isu

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat,...