BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, SE., M.AP., yang akrab disapa Bang Dhin, melontarkan kritik keras terhadap terjadinya pemadaman listrik yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan. Menurutnya, gangguan listrik yang berulang telah merugikan masyarakat dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Bang Dhin menegaskan bahwa listrik merupakan layanan dasar yang menopang hampir seluruh aktivitas masyarakat. Ketika pasokan listrik terganggu dalam waktu yang lama, dampaknya dirasakan oleh rumah tangga, rumah sakit, sekolah, pelaku UMKM, dunia usaha, industri, hingga pelayanan pemerintahan.
“Kondisi ini tidak boleh terus berulang. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal dan berkualitas. Jangan sampai rakyat terus menjadi korban akibat lemahnya pengelolaan pelayanan publik,” ujar Bang Dhin, Senin (27/7/2026).
Ia mengatakan, keluhan masyarakat yang diterimanya sejak terjadinya pemadaman menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah menimbulkan keresahan luas. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, banyak pelaku usaha yang mengalami kerugian karena operasional mereka terhenti.
Karena itu, Bang Dhin mendesak Direksi PLN bersama Kementerian BUMN segera membentuk Tim Investigasi Independen untuk mengusut secara menyeluruh penyebab pemadaman. Investigasi tersebut, menurutnya, harus mencakup kondisi infrastruktur kelistrikan, kesiapan sistem, pemeliharaan jaringan, manajemen risiko, hingga tata kelola operasional.
“Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka apa penyebab sebenarnya, apa yang menjadi kelemahannya, dan bagaimana langkah konkret agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” tegasnya.
Selain meminta investigasi, Bang Dhin juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Menurutnya, setiap jabatan membawa tanggung jawab yang besar terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan adalah amanah. Ukurannya bukan sekadar memberikan penjelasan setelah masalah terjadi, tetapi bagaimana mampu membangun sistem yang andal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Bang Dhin menyatakan bahwa apabila hasil evaluasi menunjukkan manajemen tidak mampu menjaga keandalan sistem kelistrikan maupun menghadirkan perbaikan yang nyata, maka sudah sewajarnya Direksi PLN mengambil langkah tegas.
“Kalau memang tidak mampu membenahi pelayanan dan terus terjadi pemadaman yang merugikan masyarakat, menurut saya General Manager PLN sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Jabatan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menerima pelayanan,” ujarnya.
Meski demikian, Bang Dhin menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk menyudutkan individu tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pelayanan publik benar-benar dibenahi.
“Kritik ini lahir karena masyarakat menginginkan perubahan. Yang dibutuhkan bukan sekadar permintaan maaf setiap kali listrik padam, tetapi solusi nyata agar pelayanan semakin baik dan masyarakat tidak terus dirugikan,” katanya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bang Dhin memastikan akan mendorong persoalan tersebut dibahas melalui forum resmi bersama PLN dan instansi terkait. Ia juga meminta hasil investigasi nantinya dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
“Kepercayaan masyarakat hanya bisa dipulihkan melalui keterbukaan, evaluasi yang objektif, dan tindakan nyata. Masyarakat Kalimantan Selatan berhak mendapatkan pelayanan listrik yang andal, profesional, dan berkeadilan. Itu yang akan terus kami perjuangkan,” tutup Bang Dhin.
