RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (22/10).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah persoalan di Kalimantan Selatan, terutama distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai masih bermasalah dan menyebabkan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain itu, massa juga menyampaikan aspirasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Aksi yang melibatkan mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD Kalsel untuk mendengarkan langsung keluhan sekaligus menampung aspirasi masyarakat mengenai persoalan yang berdampak pada aktivitas sehari-hari.
Saat menemui massa, Supian HK mengajak seluruh pihak untuk melihat berbagai persoalan secara bersama-sama serta menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat dan mendorong perbaikan di daerah.
Terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi, Supian menjelaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada satuan tugas (Satgas) terkait untuk ditindaklanjuti.
Menurutnya, pelaksanaan rekomendasi tersebut perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana langkah penanganan yang dilakukan telah memberikan perkembangan di lapangan.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Supian juga menyoroti antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Pal 5. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada aktivitas sopir angkutan dan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang kegiatan sehari-hari.
Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, aparat terkait dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar distribusi BBM berjalan lebih tertib dan tepat sasaran.
Melalui Pansus BBM, DPRD Kalsel akan terus mencermati tindak lanjut rekomendasi yang telah disampaikan. Pengawasan dan evaluasi diperlukan untuk mendorong langkah penanganan yang lebih terukur, terutama dalam mengurangi antrean kendaraan dan memastikan BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Di sisi lain, DPRD Kalsel menyambut penyampaian aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan elemen masyarakat menjadi masukan bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong perbaikan kebijakan publik sesuai kewenangannya.
Meski aksi sempat diwarnai ketegangan, penyampaian aspirasi diharapkan tetap mengedepankan dialog, ketertiban, dan sikap saling menghormati. Komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemangku kepentingan dinilai penting agar berbagai persoalan dapat dibahas dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengawal persoalan distribusi BBM bersubsidi melalui fungsi representasi dan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan distribusi BBM sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan. (hm)
