RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Desy Oktavia Sari, mengapresiasi penyelenggaraan Geospasial Banua Award 2026. Penghargaan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan pembangunan.
Desy menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri Geospasial Banua Award 2026 di Banjarbaru, Senin (19/10). Ia menegaskan, DPRD Kalsel mendukung penguatan jaringan informasi geospasial sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berbasis data.
“Kami dari pimpinan dan jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya Geospasial Banua Award Tahun 2026,” ujar Desy seusai acara.
Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif perlu terus diperkuat, terutama dalam mendorong transformasi digital serta penerapan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia.
“Kami berharap acara ini bukan hanya seremonial, melainkan menjadi wujud nyata kolaborasi pemerintah daerah dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami juga mendukung percepatan transformasi digital, Kebijakan Satu Peta, dan Satu Data Indonesia untuk mendorong pembangunan yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan informasi geospasial tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari pimpinan instansi, pengelola data, hingga staf yang terlibat dalam pengumpulan dan pengolahan informasi.
“Penghargaan ini diberikan kepada semua pihak yang telah bekerja, mulai dari pimpinan, pengelola data yang bekerja setiap hari, hingga seluruh jajaran staf yang mendukung keberhasilan pekerjaan. Kepada peserta yang belum menerima penghargaan, saya juga menyampaikan terima kasih atas kesungguhannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Ibnu Sofian, menyoroti pentingnya pemanfaatan data geospasial dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika lingkungan.
Menurutnya, perubahan pola iklim, termasuk fenomena El Niño dan La Niña, perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu memperbarui data secara berkala agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi terkini.
Ia juga menjelaskan tiga unsur penting dalam membangun ekosistem informasi geospasial yang kuat, yakni ketersediaan data berkualitas, keterhubungan jaringan informasi geospasial antarsatuan kerja, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan informasi geospasial.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, berharap Geospasial Banua Award 2026 dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah semakin aktif memanfaatkan data spasial dalam perencanaan pembangunan.
Ia mengakui, penggunaan data geospasial dalam perencanaan pembangunan di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan. Karena itu, penghargaan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh instansi dalam mengembangkan perencanaan yang berbasis data.
“Acara hari ini saya harapkan menjadi titik balik bagi 13 kabupaten/kota untuk melaksanakan perencanaan berbasis data geospasial. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, instansi yang belum aktif, baik di kabupaten/kota maupun SKPD, dapat memanfaatkan data geospasial dengan lebih baik,” ujarnya.
Melalui Geospasial Banua Award 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antardaerah dan perangkat daerah dalam pengelolaan informasi geospasial. Pemanfaatan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir diharapkan mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas pembangunan, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital di Banua. (hm)
