RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) meluncurkan Buku Kompilasi Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2026. Publikasi ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang akurat dan berkualitas.
Peluncuran buku tersebut dikemas dalam kegiatan Ekspose Publikasi yang berlangsung di Aula SINERGI lantai 3 Bapperida Kota Banjarbaru, Kamis (22/10). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjarbaru serta pejabat dan operator Satu Data dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Mewakili Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Sekretaris Diskominfo membuka kegiatan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan pemutakhiran data statistik sektoral tahun ini.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penyelesaian buku statistik tersebut bukanlah akhir dari upaya pemerintah dalam membangun tata kelola data yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan data yang tersedia tetap akurat, diperbarui secara berkala dan memiliki kesesuaian antarperangkat daerah.
“Keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral tidak hanya diukur dari tersusunnya sebuah buku atau terkumpulnya data dalam satu portal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan data yang disajikan benar-benar berkualitas, diperbarui secara berkala dan konsisten antarperangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Data yang akurat menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan, menyusun program pembangunan, serta mengevaluasi kinerja agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Diskominfo mendorong seluruh SKPD sebagai produsen data untuk memperkuat penerapan prinsip Satu Data Indonesia melalui tiga langkah utama.
Pertama, proses pengumpulan, pengisian dan validasi data harus menjadi bagian dari rutinitas kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan terus diperbarui sesuai kondisi terkini.
Kedua, seluruh perangkat daerah perlu menyelaraskan standar dan mekanisme berbagi data. Keseragaman tersebut penting untuk mencegah perbedaan informasi antarinstansi sekaligus memudahkan integrasi data dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiga, data yang telah dikumpulkan tidak boleh hanya tersimpan dalam dokumen atau portal. Data harus dimanfaatkan secara aktif sebagai dasar penentuan prioritas program dan pengambilan keputusan pembangunan.
Melalui peluncuran Buku Kompilasi Statistik Sektoral Daerah Tahun 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan pentingnya kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan. Penguatan kualitas serta pemanfaatan data diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (mc)
