RETORIKABANUA.ID, Tanah Bumbu – DPRD Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi menyusul banjir yang melanda Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Senin (2/3). Rapat ini menjadi respons cepat atas keluhan warga yang terdampak.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPRD Tanah Bumbu itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma. Sejumlah instansi turut hadir, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Satpol PP dan Damkar, DPMPTSP, Camat Simpang Empat, serta Kepala Desa Sarigadung.
I Wayan Sudarma menegaskan, rapat digelar untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Menurutnya, banjir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga merusak infrastruktur dan fasilitas umum.
“Kita berharap melalui rapat ini lahir keputusan yang tegas dan terukur sehingga tidak ada lagi keluhan serupa ke depan,” ujarnya.
Pimpinan rapat meminta Camat Simpang Empat meninjau ulang perizinan serta dampak pembangunan permukiman. Satpol PP dan Damkar juga diminta memastikan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan yang melanggar ketentuan.
Kepala Desa Sarigadung, Kapsul Anwar, menyampaikan banjir diduga terjadi akibat penyempitan aliran sungai karena tumpukan sampah. Kondisi ini menyebabkan air meluap ke permukiman dan kebun warga. Ia berharap ada langkah konkret agar banjir tidak terulang.
Perwakilan Dinas PUPR Tanah Bumbu menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian bersama Universitas Lambung Mangkurat terkait pengendalian banjir. Hasil kajian menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan teknis yang turut memicu banjir.
Sebagai langkah awal, Dinas PUPR akan memasang papan larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai serta menyusun master plan pengendalian banjir sebagai solusi jangka pendek dan panjang.
DPMPTSP menyatakan akan lebih selektif dalam menerbitkan izin bangunan. Satpol PP dan Damkar juga siap menindak pelanggaran Perda, terutama bangunan liar di bantaran sungai dan atas saluran drainase.
Anggota DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khollil Alaydrus, menambahkan pembahasan rapat tidak hanya fokus pada Desa Sarigadung, tetapi juga persoalan banjir di wilayah Kecamatan Simpang Empat secara umum.
Rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain normalisasi sungai dan drainase oleh Dinas PUPR, penyelesaian Detail Engineering Design (DED) drainase permanen, evaluasi izin perumahan, pendataan ulang aktivitas perkebunan warga, serta penertiban bangunan liar disertai pemasangan papan pemberitahuan sebagai langkah pencegahan. (thr)
