DPRD Dorong Pemerataan Posko dan Armada Damkar di Tanah Bumbu

RETORIKABANUA.ID, Tanah Bumbu – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi bersama jajaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Jumat (3/10), membahas pemerataan posko dan armada Damkar di seluruh kecamatan.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Makhruri, ini menjadi tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait lambatnya penanganan kebakaran di SDN Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, beberapa waktu lalu. Salah satu penyebab utama keterlambatan adalah jarak tempuh armada Damkar yang terlalu jauh.

Makhruri menegaskan pentingnya langkah cepat, seperti penempatan sementara unit Damkar di Kecamatan Kusan Hulu untuk merespons kegelisahan warga. Ia juga mengusulkan pelibatan masyarakat atau relawan setempat yang dibekali pelatihan dasar guna membantu penanganan awal kebakaran di wilayah terpencil.

Anggota DPRD lainnya, Harmanudin, menyoroti lima kecamatan yang belum memiliki armada Damkar: Kuranji, Teluk Kepayang, Kusan Tengah, Karang Bintang dan Kusan Hulu. Ia mengusulkan agar unit dari kecamatan yang memiliki kelebihan armada dapat dipindahkan sementara ke wilayah-wilayah tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar melalui Kabid Damkar, Siti Aisyah, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penanganan di Kusan Hulu. Ia menjelaskan bahwa saat ini wilayah tersebut memang belum memiliki posko Damkar.

Pada 13 November 2024 lalu, pihaknya telah mengajukan permohonan hibah tanah untuk pembangunan posko di enam kecamatan. Namun, hingga kini baru dua kecamatan Teluk Kepayang dan Kuranji yang menyetujui hibah tanah tersebut.

“Tahun ini, melalui perubahan APBD 2025, pembangunan dua posko baru akan dilakukan di dua kecamatan tersebut,” ungkap Siti Aisyah.

Sementara itu, Kecamatan Karang Bintang sudah bersedia menghibahkan tanah, namun belum menjadi prioritas pembangunan karena lokasinya dekat dengan pusat kota. Adapun Kusan Hulu masih menunggu hasil musyawarah desa terkait hibah tanah.

Saat ini, Tanah Bumbu memiliki delapan posko Damkar yang tersebar di tujuh kecamatan, dengan total 166 personel: 25 PNS, 115 tenaga P3K dan 26 non-ASN. Jumlah personel terbanyak berada di Simpang Empat (30 orang), sementara kecamatan lain seperti Batulicin, Satui, Kusan Hilir, Gunung Tinggi, Sungai Loban, Angsana dan Mentewe memiliki antara 11 hingga 29 personel.

Dari rapat tersebut, disepakati empat poin penting:

1. Penempatan unit Damkar sementara di Kecamatan Kusan Hulu, dengan memindahkan unit dari kecamatan lain.

2. Realisasi pembangunan posko Damkar di kecamatan yang telah dialokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2025.

3. Penataan ulang personel, dengan memaksimalkan distribusi tenaga yang ada.

4. Koordinasi lebih lanjut bersama para camat di kecamatan yang belum menyerahkan hibah tanah untuk pembangunan posko.

DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan infrastruktur dan layanan kebakaran yang merata, agar masyarakat di seluruh kecamatan mendapatkan perlindungan yang setara dari risiko kebakaran. (thr)