RETORIKABANUA.ID, Balangan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balangan baru-baru ini mengusulkan agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balangan dipotong jika kinerja mereka tidak memenuhi standar. Usulan ini bertujuan untuk mendorong kinerja ASN yang lebih baik di masa depan.
Anggota DPRD Balangan, Hafiz Anshari, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, mereka ingin memastikan TPP hanya diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja yang baik dan sesuai harapan. Jika kinerja pegawai tidak maksimal, mereka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP.
“Hasil kerja ASN di Pemkab Balangan sebenarnya sudah cukup baik, tapi masih ada yang belum optimal. Misalnya, di salah satu dinas besar yang memiliki anggaran besar, tapi realisasi kinerjanya baru sekitar 27% hingga minggu kemarin,” ujar Hafiz, pada Selasa (5/11).
Hafiz menegaskan bahwa meskipun pemotongan TPP merupakan kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD), namun penting untuk diterapkan secara tegas. Ia mengingatkan agar pemotongan TPP didasarkan pada dua hal utama: tingkat kehadiran dan kinerja ASN.
“Pemberian TPP tanpa potongan harus dievaluasi lagi. Ke depan, hanya ASN yang punya etos kerja yang baik yang pantas mendapat TPP,” tambahnya.
Tak hanya ASN, Hafiz juga menilai bahwa pimpinan ASN yang terkait harus ikut bertanggung jawab jika kinerja bawahannya kurang memuaskan. Sebagai bentuk hukuman yang adil, pemotongan TPP juga harus diberlakukan pada pimpinan tersebut.
Untuk memastikan kinerja ASN lebih terpantau, Hafiz mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan untuk lebih intensif dalam memonitor kedisiplinan dan kinerja ASN.
Lebih lanjut, Hafiz juga menyoroti soal kegiatan bimbingan teknis yang sering dilakukan oleh sejumlah dinas.
“Saat orang-orang sibuk di daerah, pejabat yang seharusnya mengawasi malah tidak ada di tempat. Ini harus jadi perhatian,” tegas Hafiz. (ms)
Leave a comment