RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat koordinasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk menghadapi sejumlah persoalan kewilayahan, mulai dari mitigasi banjir, pengelolaan sampah, hingga tertib administrasi pertanahan.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, Rabu (4/11).
Rakor rutin bulanan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni dan diikuti seluruh camat serta lurah se-Kota Banjarbaru. Pertemuan ini juga menghadirkan Tim Ahli Wali Kota yang merupakan akademisi bidang lingkungan, Prof. Dr. Husaini.
Ada tiga agenda utama yang menjadi pembahasan, yakni langkah antisipasi banjir menjelang musim hujan, persiapan menghadapi penilaian Adipura, serta ketertiban administrasi terkait persyaratan penerbitan surat sporadik.
Dalam pembahasan mengenai kebersihan kota dan persiapan Adipura, Sirajoni mengingatkan para camat dan lurah agar pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada penghargaan. Lebih dari itu, upaya tersebut harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.
“Harapan saya pengelolaan sampah ini bukan hanya sekadar mengejar Adipura, tapi membangun kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan. Di sinilah peran besar camat dan lurah yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Sirajoni.
Menurutnya, camat dan lurah memiliki peran penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena itu, mereka diharapkan dapat menggerakkan warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, termasuk membiasakan pengelolaan sampah yang baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Selain kebersihan kota, mitigasi banjir juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Para camat dan lurah diminta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing menjelang musim penghujan.
Langkah yang perlu dilakukan antara lain memantau titik-titik rawan genangan, memastikan kondisi saluran drainase, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan dan saluran air.
Kehadiran Prof. Dr. Husaini dalam rakor tersebut turut memberikan penguatan dari sisi akademis dan teknis, khususnya terkait pengelolaan lingkungan serta upaya mengantisipasi dampak perubahan cuaca di wilayah Banjarbaru.
Sementara itu, dalam bidang pelayanan administrasi kewilayahan, rakor juga membahas persyaratan penerbitan surat sporadik. Para camat dan lurah diminta lebih cermat dalam memeriksa dokumen serta memastikan seluruh proses pelayanan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rakor rutin tersebut, Pemko Banjarbaru berharap koordinasi antara pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan semakin kuat sehingga berbagai persoalan di tingkat masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani secara lebih cepat dan tepat. (mc)
