RETORIKABANUA.ID, Balangan — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual, Rabu (23/7). Rakor yang digelar melalui Zoom dan diikuti dari Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan ini membahas strategi penguatan pengawasan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Inspektur Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi dalam mencegah korupsi sejak tahap perencanaan anggaran.
“Kabupaten Balangan hari ini mengikuti rakor bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan dengan KPK RI. Fokus utamanya adalah evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Kami juga telah menerima hasil evaluasi dari BPKP,” ujarnya.
Rakor ini juga memuat pembahasan hasil Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK, yang menjadi tolok ukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah. Kegiatan ini turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Urai menegaskan bahwa Pemkab Balangan siap menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPKP demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan, Rakhmadi Yusni, menekankan pentingnya pendampingan dalam proses perencanaan.
“Kami dari Bapperida akan mengawal seluruh proses perencanaan sesuai kewenangan. Beberapa poin strategis dari KPK dan BPKP akan segera kami tindak lanjuti, termasuk penyusunan RPJMD yang dijadwalkan mulai dibahas lusa,” ujarnya.
Rakhmadi berharap rakor ini menjadi pedoman kuat dalam merancang program pembangunan yang efisien, tepat sasaran dan bebas dari potensi penyimpangan anggaran. (ms)
Leave a comment