Banjarbaru Fokus Cegah Korupsi, Wakil Wali Kota Wartono Hadiri Rakor Perencanaan Bersama KPK

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga membuka celah terjadinya praktik korupsi. Hal inilah yang menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan, Rabu (23/7) bertempat di Aula Trisakti Setdako Banjarbaru.

Rakor yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh pemda di Kalimantan Selatan, termasuk Pemerintah Kota Banjarbaru. Dihadir Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, Pj. Sekretaris Daerah, Sirajoni, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemkot Banjarbaru.

Inspektur Kota Banjarbaru, Rahmat Taufik, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kembali proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

“Hari ini kita mengikuti rakor dengan KPK. Fokusnya adalah bagaimana meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dari evaluasi BPKP, masih ditemukan ketidakefisienan dalam penyusunan program dan kegiatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, salah satu titik lemah yang perlu segera diperbaiki adalah penetapan indikator dan target program yang belum sepenuhnya terukur secara akurat.

“Efisiensi dan efektivitas perencanaan akan sangat dipengaruhi oleh indikator dan target yang dirancang. Kalau indikatornya tepat, maka keberhasilan program juga bisa lebih mudah diukur dan dicapai,” jelas Taufik.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) milik KPK. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah narasumber penting, seperti Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah semakin berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan. (ms)