BATULICIN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu mendengarkan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi tentang RAPBD TA 2022 melalui rapat paripurna , Rabu (10/11).
Rapat paripurna yang dihadiri Asisten Administrasi Umum Andi Aminuddin itu dipimpin Ketua DPRD H Supiansyah, ZA, SE, MH, didampingi kedua wakilnya, Said Ismail Khollil Alydrus dan Agoes Rakhmady, S.AP.
Bupati sampaikan jawaban tertulis dibacakan Andi Aminuddin. Sbelumnya ia mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan, terutama kepada seluruh unsur pimpinan fraksi-fraksi yang telah memberikan saran dan masukan, serta kerja kerasnya, terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.
Menanggapi salah satu pertanyaan perencanaan target PAD dari Pajak retribusi Daerah disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD, rekap data sudah disampaikan pada saat pembahasan RAPBD.
Kemudian, dari Fraksi Gerindra terkait efisiensi penggunaan prioritas anggaran, Pemkab Tanbu menjelaskan, jalan lintas antar kecamatan dan peningkatan jalan lingkungan menjadi prioritas pada tahun 2022. Yaitu dengan program penyelengaraan jalan melalui kegiatan rekonstruksi jalan dan pemeliharan rutin.
“Mengingat wilayah Tanbu sangat luas dan ruas panjang jalan sepanjang 1.580 Km, serta kondisi keuangan yang terbatas, sehingga proses pekerjaan perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas,” ucapnya.
Terkait pendataan objek dan subjek pajak di kecamatan zona industri, serta digitalisasi retribusi daerah, seperti ditanyakan Fraksi Partai Golkar, dijelaskan, hal itu sudah dimulai dengan melakukan update Zona Nilai Tanah bekerja sama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu akan merevitalisasi BUMD, melalui perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda.
Sedangkan menjawab Fraksi PKB terkait orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja, Pemkab Tanbu memprioritaskan beberapa sektor.
Untuk belanja bidang pendidikan sudah diprioritaskan dengan mengalokasikan sebesar paling sedikit 20 % dari RAPBD. Untuk bidang kesehatan dialokasikan paling sedikit sebesar 10 % dari APBD, serta prioritas penganggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib daerah.
Terakhir, menjawab Fraksi PAN-Demokrat tentang sumber pendapatan lain dari dana perimbangan, peraturan perundang-undangan sudah mengatur dana yang diterima oleh pemerintah daerah. Besarannya juga telah ditentukan, sehingga ada kesan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam menentukan besarnya. (thr)
Leave a comment