RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menegaskan komitmennya dalam memperkuat komunikasi publik dan pengelolaan isu di era digital dengan mengikuti Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” ini berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (3/6).
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo Kalimantan Selatan mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah guna menciptakan komunikasi publik yang selaras, responsif dan mampu mencegah perbedaan narasi yang berpotensi memengaruhi citra pemerintah.
Kepala Diskominfo Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat, termasuk terkait berbagai regulasi yang berlaku.
“Ini juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.
Menurutnya, pemahaman terhadap strategi komunikasi publik menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi yang berkembang, terutama melalui media sosial.
“Acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai strategi komunikasi publik di era digital. Saat ini, arus informasi dan berbagai isu berkembang sangat cepat, terutama di media sosial,” katanya.
Ia menambahkan, strategi komunikasi yang tepat diperlukan agar pemerintah dapat menghadapi berbagai tantangan komunikasi publik secara efektif.
“Mudah-mudahan forum ini dapat memberikan solusi dan strategi dalam menghadapi berbagai persoalan komunikasi publik,” tambahnya.
Sementara itu, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil. Ia mengapresiasi terselenggaranya Public Communication Summit 2026 serta kehadiran para narasumber dan peserta.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk membangun kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengelola komunikasi publik di era digital.
“Kita membutuhkan pemahaman, koordinasi, dan sinergi untuk menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi media sosial. Pemerintah harus mampu memetakan arah komunikasi agar kebijakan dapat disampaikan secara efektif melalui ruang dialog digital,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan isu dan reputasi institusi.
“Pengelolaan komunikasi yang baik akan berdampak pada reputasi institusi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Padahal, kepercayaan publik merupakan instrumen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah,” katanya.
Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam menghadapi dinamika informasi digital, mempercepat respons terhadap isu-isu strategis, serta membangun strategi komunikasi yang terintegrasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Diskominfo Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, menyatakan bahwa Pemkab Kotabaru siap mendukung penuh penguatan komunikasi publik dan sinergi pengelolaan isu di era digital.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Kotabaru akan terus memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), Diskominfo dan berbagai pemangku kepentingan dalam merespons isu strategis secara cepat, transparan dan berbasis data.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota lainnya untuk memastikan komunikasi pemerintah berpihak kepada masyarakat, menjaga reputasi institusi, serta mendukung terwujudnya Kotabaru yang maju dan berdaya saing,” ungkapnya.
Public Communication Summit 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Dudy Rudianto selaku Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Jojo S. Nugroho Dosen Public Relations Universitas Indonesia, Ani Natalia Pinem Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, serta Dahlan Dahi yang merupakan CEO Tribun Network sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability.
Selain dihadiri Plh Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, kegiatan ini juga diikuti para bupati, wakil bupati, serta kepala dinas komunikasi dan informatika dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Rangkaian acara ditutup dengan peresmian Public Communication Summit 2026 dan pembacaan Deklarasi Komitmen Bersama sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan komunikasi publik yang adaptif, kolaboratif dan terpercaya di era digital. (mc)
