Bupati Balangan Bantah Terima Dana Korupsi PT Asabaru: “Itu Fitnah!”

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Bupati Balangan, Abdul Hadi, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp20 miliar ke PT Asabaru Daya Cipta Lestari (Perseroda). Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kamis (21/8/2025), ia menyebut seluruh tindakan penyalahgunaan dana dilakukan oleh terdakwa, M. Reza Arpiansyah, yang saat itu menjabat sebagai direktur utama perusahaan.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono Riza Adrianto, SH, didampingi hakim anggota Salma Safitri, SH, dan Feby Desry, SH, mengungkap berbagai penyimpangan dalam penggunaan dana penyertaan modal dari APBD Pemkab Balangan, yang dicairkan dalam dua tahap pada tahun 2022 dan 2023.

Dalam keterangannya, Abdul Hadi menjelaskan bahwa seluruh dana seharusnya digunakan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, terdakwa malah memindahkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri tanpa persetujuan pemegang saham maupun komisaris.

“Seharusnya penggunaan dana melalui mekanisme RUPS. Tapi uang sudah dipindahkan dan digunakan tanpa izin, tanpa laporan. Baru ketahuan saat ada anggota DPRD Balangan menyampaikan hal ini kepada saya saat RDP,” ujarnya yang hadir secara daring dalam sidang.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat, dari total Rp20 miliar yang disuntikkan Pemkab, hanya sekitar Rp123 juta yang masih tersisa. Sisanya digunakan untuk pembelian lahan dan kendaraan yang diduga tidak sesuai prosedur.

Akibat penyimpangan tersebut, Pemkab Balangan kemudian memberhentikan Reza dari jabatannya melalui RUPS luar biasa dan menyerahkan hasil audit ke Kejaksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami sudah minta dana dikembalikan. Tapi karena tidak bisa dipertanggungjawabkan, direktur diberhentikan dan kasus ini kami bawa ke ranah hukum,” tegas Abdul Hadi.

Di hadapan majelis hakim, Abdul Hadi juga mengungkap dugaan keterlibatan dua anggota DPRD Balangan dalam permainan harga lahan yang dibeli PT Asabaru.

Ketika hakim Salma menanyakan soal kemungkinan izin secara lisan dari kepala daerah untuk penggunaan dana, AbdulHadi dengan tegas membantah.

“Saudara direktur bermain dengan dua anggota DPRD. Saya tidak pernah dimintai izin, apalagi secara lisan. Tidak mungkin saya izinkan secara lisan. Sangat tidak masuk akal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa menurut audit Inspektorat, harga lahan yang seharusnya hanya sekitar Rp300 juta dilaporkan seolah-olah senilai Rp1,8 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Balangan, Rachman, menilai kesaksian Abdul Hadi semakin memperkuat dakwaan terhadap terdakwa Reza.

“Dari keterangan saksi tadi jelas terlihat bahwa dana penyertaan modal sudah digunakan tanpa adanya rencana kerja dan di luar prosedur,” kata Rachman.

Ia juga membenarkan bahwa ada keterkaitan antara terdakwa dan dua anggota DPRD, yang sebelumnya juga telah terungkap dalam fakta persidangan.

“Hari ini keterlibatan mereka kembali ditegaskan oleh keterangan saksi baru,” tambahnya.

Beberapa hari usai sidang, tepatnya Sabtu (6/9/2025), muncul tudingan dari pihak terdakwa bahwa Bupati Abdul Hadi menerima aliran dana korupsi sebesar Rp2,6 miliar. Namun, kabar tersebut langsung dibantah keras oleh Abdul Hadi.

Dalam wawancara via sambungan telepon, ia menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar.

“Keterangan tersebut jelas fitnah. Tidak benar saya menerima uang satu rupiah pun dari dana itu,” ujarnya.

Abdul Hadi juga mengungkapkan bahwa dirinya tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut dengan dasar pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (ms)