RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Akses masyarakat terhadap layanan hukum kini semakin mudah dan merata. Pemerintah Kota Banjarmasin secara resmi membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh kelurahan sebagai langkah konkret menghadirkan keadilan yang inklusif dan dekat dengan warga.
Pembentukan ini ditandai dengan serah terima Surat Keputusan Pembentukan Posbakum dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, kepada Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, dalam acara yang digelar di Panggung Siring Balai Kota, Minggu (7/9) malam.
Wali Kota Yamin menyebut kehadiran Posbakum adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang terjangkau.
“Tujuan utama Posbakum adalah mendekatkan layanan bantuan hukum bagi warga di kelurahan. Masyarakat tak perlu lagi bingung atau merasa jauh dari akses hukum. Di setiap kelurahan, kini sudah tersedia wadah untuk mediasi, konsultasi dan pendampingan hukum,” ujar Yamin.
Lebih dari itu, Posbakum akan menjadi sektor unggulan dalam penyelesaian persoalan hukum secara musyawarah dan mufakat, dengan melibatkan peran aktif lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh adat, hingga organisasi bantuan hukum.
“Jukung bukan hanya alat transportasi, tapi juga simbol kehidupan masyarakat Banjar. Lomba ini adalah cara kita menjaga warisan itu tetap hidup,” jelasnya.
Yamin menyampaikan kebanggaannya karena Banjarmasin menjadi kota pertama di Kalimantan Selatan yang berhasil membentuk Posbakum di seluruh kelurahan secara menyeluruh.
Ia berharap Posbakum menjadi pintu masuk untuk menguatkan implementasi Peraturan Daerah tentang Rumah Mediasi, yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai berbasis kearifan lokal.
Dalam kesempatan yang sama, diserahkan pula sertifikat Non-Litigation Peacemaker (NLP) kepada 9 lurah yang telah mengikuti Pelatihan Peacemaker Training. Mereka dilatih menjadi mediator handal dalam menyelesaikan konflik warga tanpa harus melalui jalur pengadilan.
Kesembilan lurah tersebut antara lain:
-
Lurah Sungai Baru
-
Lurah Telaga Biru
-
Lurah Murung Raya
-
Lurah Belitung Utara
-
Lurah Banua Anyar
-
Lurah Pekapuran Laut
-
Lurah Sungai Miai
-
Lurah Kuripan
-
Lurah Pengambangan
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menjelaskan bahwa Posbakum tidak hanya menyediakan informasi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai tempat konsultasi dan mediasi konflik.
“Di Posbakum, masyarakat bisa berkonsultasi langsung dengan paralegal yang sudah dilatih oleh Kementerian Hukum RI bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum. Kalau mediasi belum berhasil, maka kasus dapat dilanjutkan ke jalur litigasi dengan pendampingan hukum yang tepat,” jelas Alex.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota, Ananda, Sekda Kota, Ikhsan Budiman, Ketua TP PKK, Neli Listriani, jajaran lurah dan perwakilan organisasi bantuan hukum di Kalimantan Selatan.
Wali Kota Yamin menegaskan bahwa pembentukan Posbakum merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menghadirkan keadilan yang setara bagi semua, terutama masyarakat kecil.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham Kalsel dan seluruh pihak yang mendukung terbentuknya Posbakum. Ini adalah bukti bahwa keadilan tidak boleh menjadi slogan belaka. Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua warga, langsung dari lingkungan terdekat mereka,” tegasnya. (ms)
Leave a comment