RETORIKABAUA.ID, Banjarmasin – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mendorong Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel untuk tetap bekerja maksimal meski menghadapi berbagai keterbatasan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, usai menerima kunjungan komisioner KPID Kalsel di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalsel, Senin (13/4).
“Kami berharap KPID bisa tetap bekerja maksimal walaupun dengan keterbatasan yang ada,” ujarnya.
Terkait usulan pembentukan regulasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub), Rais menyatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut bersama anggota Komisi I lainnya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan Komisi I akan mengambil peran sebagai penggagas dalam penyusunan regulasi tersebut, jika dinilai memungkinkan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara KPID Kalsel dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai instansi pembina.
“Kami minta KPID bisa lebih intens berkoordinasi dengan Diskominfo agar kinerjanya semakin optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Komisioner KPID Kalsel, Muhammad Saufi, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD. Ia menilai berbagai saran tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja lembaganya.
Menurut Saufi, KPID saat ini menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran dan belum adanya regulasi yang kuat untuk mengawasi penyiaran digital.
Ia menjelaskan, saat ini KPID masih berfokus pada pengawasan media konvensional sesuai Undang-Undang Nomor 32, yang belum mengatur secara khusus tentang siaran digital.
Karena itu, pihaknya berharap adanya Perda atau Pergub yang dapat menjadi dasar hukum dalam memperluas pengawasan, termasuk terhadap konten digital.
“Regulasi ini penting agar kita bisa melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari siaran yang tidak sesuai,” pungkasnya. (ms)
