RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga pertahanan nasional. Menurutnya, tantangan pertahanan saat ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga mencakup ketahanan energi, pangan, keamanan siber dan stabilitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 di Hotel Grand Maya by Artotel, Banjarbaru, Rabu (14/10).
Supian HK mengatakan, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai daerah penghasil energi, penopang ketahanan pangan, sekaligus salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Potensi tersebut, menurutnya, perlu diiringi dengan penguatan ketahanan daerah agar dapat berkontribusi terhadap kepentingan nasional.
“Pertahanan negara bukan hanya soal alutsista, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan energi, pangan dan kekompakan seluruh elemen daerah. Kalau Kalsel tangguh, Indonesia akan semakin kuat. Itu kuncinya,” ujar Supian HK.
Kegiatan sosialisasi tersebut dipimpin Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, Marsma TNI Agus Wahyudi, dengan menghadirkan Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono, sebagai pemateri.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur strategis, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, TNI-Polri, akademisi, hingga pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta strategis.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai tugas dan fungsi DPN serta arah kebijakan pertahanan negara untuk periode 2025–2029. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
Supian HK menilai, pemahaman terhadap kebijakan umum pertahanan negara penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan strategis nasional.
“Kalsel ini memiliki peran besar sebagai daerah penghasil energi, penguat ketahanan pangan, dan pintu gerbang menuju IKN. Karena itu, pemahaman terhadap Jakumhanneg 2025–2029 sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kepentingan pertahanan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel siap berkontribusi dalam memperkuat ketahanan daerah melalui fungsi legislasi dan pengawasan anggaran. Sinergi antara legislatif, pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi dan dunia usaha dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan pertahanan.
“DPRD Kalsel siap bersinergi dalam memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan daerah. Pertahanan adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” tegasnya.
Menurut Supian HK, kehadiran berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, akademisi dan dunia usaha dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari ini seluruh stakeholder hadir. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki satu visi yang sama dalam menjaga NKRI. InsyaAllah Kalsel siap menjadi daerah yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan negara,” pungkasnya. (hm)
