RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Kota Banjarmasin tidak hanya hadir secara simbolis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga membawa harapan dan aspirasi nyata dari warganya.
Dalam acara yang berlangsung di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (5/5), Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Kota Banjarmasin di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dan para kepala daerah se-Kalimantan Selatan. Beberapa isu yang diangkat antara lain adalah program makan bergizi gratis untuk warga, serta penguatan pengelolaan sampah yang sudah lama menjadi persoalan di Kota Banjarmasin.
Musrenbang Provinsi Kalsel 2025-2029 kali ini mengusung visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.” Namun, di balik visi besar tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin membawa realita lokal yang memerlukan perhatian serius dan solusi konkret.
“Kami hadir di Musrenbang bersama 13 kota dan kabupaten lainnya. Harapan kami, forum ini dapat menjadi jembatan keselarasan antara pusat dan daerah. Semua tantangan dan kebutuhan antar-daerah harus bisa disampaikan dengan terbuka,” ujar Wali Kota Yamin.
Yamin menekankan bahwa momentum Musrenbang ini penting untuk memperjuangkan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang tengah diperjuangkan oleh Pemkot Banjarmasin.
“Program ini akan kami dorong untuk dibahas lebih lanjut. Begitu juga dengan penanganan sampah, yang sudah menjadi isu lama. Kami berharap ada kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi dan kota,” tambah Yamin.
Selain itu, Wali Kota Yamin juga menyoroti pentingnya memperhatikan isu-isu spesifik pembangunan di tiap daerah. “Kita perlu terus meningkatkan kapasitas diri, termasuk sumber daya manusia. Tanpa sinergi antara pusat dan daerah, tujuan provinsi ini tidak akan tercapai,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, memaparkan tiga indikator utama yang menjadi perhatian serius dalam Musrenbang kali ini, yaitu kemiskinan, kualitas lingkungan hidup dan tingkat pengangguran terbuka—tiga isu yang saling terkait dan mempengaruhi daerah perkotaan seperti Banjarmasin.
“Arahan dari provinsi menekankan tiga isu utama untuk Banjarmasin. Pertama, kemiskinan, yang penanganannya lebih kompleks di wilayah kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi,” jelas Syauqi.
“Kedua, kualitas lingkungan hidup yang masih rendah. Banjarmasin bukan daerah tutupan hutan, sehingga pencapaian indikator lingkungan hidup menjadi tantangan tersendiri,” tambahnya.
Syauqi juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di Banjarmasin cenderung tinggi karena terbukanya kota terhadap pendatang. “Banjarmasin adalah kota terbuka. Pendatang dari berbagai daerah datang ke sini untuk bersaing. Ini berdampak pada daya saing warga lokal,” terangnya.
Selain itu, Syauqi menekankan pentingnya ketelitian dalam pengumpulan dan analisis data, untuk mengukur efektivitas program, khususnya terkait penanganan kumuh dan pengelolaan sampah, yang menjadi prioritas utama bagi Banjarmasin ke depan.
Musrenbang diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten/kota se-Kalsel, termasuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial 828 di Tanah Bumbu, yang turut disaksikan oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. (ms)
Leave a comment