RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Masih ada ribuan anak di Kota Banjarmasin yang tidak bersekolah. Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota Banjarmasin tidak tinggal diam. Masalah ini kini menjadi perhatian khusus yang harus ditangani secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Penanganan Anak Putus Sekolah di Gedung HBI, dengan tema “Ayo Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah – Banjarmasin Maju Sejahtera”. Kegiatan ini bukan hanya sebuah seremoni, melainkan sebuah langkah nyata pemerintah dalam menyikapi masalah serius ini, yang digelar pada Senin (5/5).
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, mengakui bahwa anak putus sekolah adalah salah satu tantangan besar bagi pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya menjadi urusan Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kita harus jujur melihat kenyataan. Masih banyak anak kita yang tidak bersekolah. Ini bukan hanya urusan dinas pendidikan, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga kota,” tegas Yamin setelah membuka acara yang dihadiri camat, lurah, serta pimpinan SKPD se-Banjarmasin.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh stakeholder, sebagai simbol bahwa semua pihak siap turun tangan untuk mengatasi masalah ini.
“Jika hanya satu dinas yang bergerak, kita akan lambat. Tapi kalau semua terlibat, saya yakin angka anak putus sekolah dapat kita tekan secara signifikan,” jelas Yamin.
Pemerintah Kota Banjarmasin berencana menindaklanjuti sosialisasi ini dengan membentuk tim lintas sektor, yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga swasta, untuk mempercepat pendataan dan intervensi. “Yang penting, tidak ada anak yang dibiarkan berhenti sekolah begitu saja,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Ryan Utama, mengungkapkan data awal dari aplikasi verifikasi anak putus sekolah mencatat sekitar 7.000 anak di berbagai jenjang pendidikan yang tidak bersekolah. Namun, dari jumlah tersebut, baru 1.900 yang berhasil diverifikasi.
“Masalah utamanya ada pada pendataan. Kami belum tahu alasan pasti kenapa sebagian besar anak-anak ini tidak bersekolah. Apakah karena masalah biaya, kondisi keluarga, atau faktor sosial lainnya,” jelas Ryan.
Ryan juga mencatat adanya peningkatan dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan. “Rapor pendidikan kita naik dari status tuntas awal ke tuntas madya. Itu artinya, mayoritas indikator layanan sudah terpenuhi. Namun, tetap saja, satu anak yang tidak bersekolah adalah kegagalan yang harus segera ditangani,” ujar Ryan.
Menurut data terbaru dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalsel, diperkirakan jumlah anak yang tidak bersekolah sebenarnya lebih rendah, yakni sekitar 3.000-an anak. Meski begitu, Pemkot Banjarmasin tetap menggunakan angka konservatif 7.000 sebagai dasar kerja, sembari menunggu validasi lebih lanjut di lapangan.
Sebagian besar anak yang tercatat tidak bersekolah berada di jenjang pendidikan usia dini (PAUD). “Ini sangat krusial, karena PAUD adalah fondasi utama sebelum memasuki pendidikan dasar. Jika terputus di sini, dampaknya akan terasa panjang,” pungkasnya. (ms)
Leave a comment