Surabaya – Dalam mendukung percepatan penyelesaian persoalan aset, Wakil Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani bersama anggota Komisi II lainnya menyambangi DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jum’at (7/7/2023), guna menggali cara penanganan aset yang diyakini tidak saja terjadi di Kalsel namun juga dialami oleh provinsi lain, termasuk Jatim.
Paman Yani mengatakan, pihaknya mencoba menggali informasi bagaimana penanganan aset ke DPRD Jatim. Diperoleh jawaban untuk mentreatmen masalah ini kepala daerah ikut turun, ikut memfasilitasi dan mendorong agar masalah aset dapat segera diselesaikan.
Diungkapkan Paman Yani, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat juga dilibatkan oleh Pemprov Jatim, sehingga di tahun ini ada 1300 lebih sertifikat aset yang dikeluarkan (terselesaikan).
“Nah ini bagus sekali untuk masukan kita di DPRD Kalsel. Kita akan coba panggil kawan-kawan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel. Bagaimana PR-PR yang sudah kita berikan, sampai dimana progres sertifikasinya ? Sudah selesai berapa bayak ? Dan yang tersisa berapa ? Nanti kita akan konfirmasi”, tegas Paman Yani.
Staf Komisi C DPRD Jatim Andreas Bagus W yang menerima rombongan Komisi II DPRD Kalsel, mengungkapkan Jatim juga memiliki permasalahan yang sama dengan Kalsel. Telah 12 kali berturut-turut WTP namun juga menyisakan permasalahan aset yang tak kunjung terselesaikan.
Saat ini Komisi C DPRD Jatim yang membidangi keuangan sedang mendalami terkait permasalahan aset. Aset ini ada yang asetnya BUMD, ada asetnya provinsi termasuk organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pemprov Jatim sangat tegas terkait aset. Selama kita ada sertifikasi dan hak-hak Pemprov itu kuat. Kita bisa gunakan untuk merebut kembali aset itu,” tegasnya
Diketahui, Aset BUMN ada yang termasuk aset dipisahkan, sehingga beda penanganannya karena sudah berbentuk perusahaan.
Leave a comment