BANJARMASIN – Mulai 2021, uang perjalanan dinas anggota dewan dipastikan menyusut. Menyusul terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Sebelumnya Rp2,4 juta per hari setiap anggota dewan, turun menjadi sekitar ratusan ribu per hari per orang.
“Kalau provinsi paling tinggi dari Papua uang harian perjalanan dinas ada Rp580 ribu, memang turun dari sebelumnya,” kata Sekretaris DPRD Kalsel H Antung Mas Rozaniansyah melalui Kabag Persidangan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi, Muhammad Jaini, Selasa (5/1).
Penurunan uang harian perjalanan dinas dewan tidak hanya untuk ke luar provinsi saja, dalam daerah juga turun.
“Dalam daerah turun juga, kabupaten/kota tidak lebih dari yang ke luar provinsi,” jelasnya.
Dijelaskan Jaini, Perpres tersebut mulai berlaku 2021, namun pihaknya masih menunggu Peraturan Gubernur. “Masih dalam proses,” tambahnya.
Meski ada penyesuaian pada besaran uang harian perjalanan dinas, namun tak ada pengurangan volume pada tugas dan fungsi DPRD Kalsel.
Apalagi, tahun 2021 dewan telah menyusun program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) berisi tak kurang dari 20 Raperda. Dimana dalam mekanisme pengusulan, penyusunan, pembahasan, fasilitasi hingga pengesahan perda tetap sama seperti sebelumnya.
“Selama ini tidak ada pengurangan volume. Memang ada pengurangan tarif sesuai Perpres yang berlaku. Kalau dari aspek pendapatan take home pay mereka (anggota dewan) berpengaruh pasti, tapi kalau dari aspek pembahasan tidak berpengaruh,” kata Jaini.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin tak menampik penerapan aturan tersebut.
Menurutnya, seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Kalsel sudah harus menerapkan aturan baru itu. “Iya pasti diterapkan,” ujarnya. (syl)
Leave a comment