BATULICIN – Kesejahteraan dan jaminan kesehatan bagi buruh perkebunan perusahaan yang belum terealisasi optimal menjadi sorotan anggota DPRD Kalsel.
“Jaminan kesehatan, kesejahteraannya sampai keselamatan pekerja perkebunan harus jadi prioritas. Sehingga, kemaslahatan masyarakat juga terjamin,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani, saat pertemuan di ruang rapat Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (5/1) siang.
Menurutnya, peraturan daerah (Perda) yang baru terkait revisi aturan pembangunan perkebunan berkelanjutan harus memuat jaminan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja perkebunan.
“Selain itu, sistem penggajian juga jadi catatan khusus bagi kami,” tambahnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan proyek perkebunan bisa mengawasi dan memperhatikan nasib buruh. Jangan sampai merugikan kaum pekerja.
“Kabupaten dan Pemprov Kalsel jangan terlena dengan hasil perkebunannya, tapi tolong perhatikan juga karyawan. Intinya harus diawasi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu Faurazi Akbar mengatakan, ini menjadi catatan pihaknya agar kesejahteraan para pekerja bisa menikmati hasil sesuai hak yang diberikan dan diinginkan.
“Ini akan menjadi catatan dan masukan kami. Kesejahteraan mereka akan diperjuangkan bersama dengan instansi dan stakeholder terkait,” pungkasnya. (syl)
Leave a comment