RETORIKABANUA.ID, BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, bersama Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, Senin (8/6).
Rapat yang digelar di Aula Gawi Sabarataan tersebut dihadiri seluruh jajaran pimpinan daerah, mulai dari Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Inspektur, Sekretaris DPRD, kepala badan dan dinas, camat, lurah, hingga Direktur RSD Idaman Banjarbaru.
Agenda rapat difokuskan pada evaluasi kinerja perangkat daerah serta penyelarasan program kerja Pemerintah Kota Banjarbaru ke depan.
Dalam arahannya, Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Banjarbaru menjadi satu-satunya kota yang telah 100 persen menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran,” ujarnya.
Selain apresiasi, Wali Kota juga memberikan sejumlah arahan strategis bagi perangkat daerah. Di antaranya, optimalisasi anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi program yang sah dan berkelanjutan.
Ia menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah serta mendorong SKPD agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga aktif menggali potensi pendapatan daerah.
Penyaluran dana hibah juga diminta untuk dievaluasi secara ketat agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas. Sementara itu, dana insentif fiskal sebesar Rp. 3 miliar yang baru diterima Kota Banjarbaru diminta digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Pada sektor pelayanan publik, Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat dan bebas dari pungutan liar (pungli).
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Di bidang tata kelola aset dan pertanahan, Wali Kota meminta SKPD terkait untuk segera melakukan pendataan dan penertiban aset milik daerah. Ia juga mengingatkan camat dan lurah agar berhati-hati dalam penerbitan surat tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Kita harus memastikan tidak ada persoalan tanah di Banjarbaru,” pesannya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat serta memastikan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan daerah.
Menutup arahannya, Wali Kota berharap seluruh perangkat daerah terus menjaga sinergi dan kekompakan dalam mewujudkan Banjarbaru yang lebih maju, tertata dan sejahtera bagi masyarakat. (mc)
