BANJARMASINKALSEL

Bang Dhin Ingatkan Pemda Kalsel: Jangan Tunggu Banjir dan Longsor Terjadi, Mitigasi Harus Sejak Dini

8

BANJARMASIN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mengingatkan pemerintah provinsi bersama 13 pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seiring datangnya musim penghujan.

Peringatan tersebut disampaikan Bang Dhin pada Rabu (18/11/2026), menyusul potensi meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kerusakan infrastruktur akibat curah hujan tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

Bang Dhin menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh sebatas kegiatan seremonial atau baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah daerah harus bergerak lebih awal melalui langkah pencegahan yang konkret, terukur, dan terkoordinasi hingga tingkat desa.

“Jangan sampai pemerintah baru sibuk ketika rumah warga sudah terendam, jalan terputus, dan masyarakat harus mengungsi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana datang. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama,” tegas Bang Dhin.

Menurutnya, pengalaman banjir besar yang pernah melanda Kalimantan Selatan seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana.

Ia mengingatkan bahwa banjir tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kondisi daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, sedimentasi, berkurangnya kawasan resapan air, serta buruknya sistem drainase juga perlu menjadi perhatian serius.

“Kita tidak bisa terus menerus menyalahkan hujan setiap kali banjir terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kondisi lingkungan, tata ruang, daerah aliran sungai, dan infrastruktur pengendali banjir. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian yang menyentuh akar masalah,” ujarnya.

Dorong Enam Langkah Mitigasi Bencana

Bang Dhin meminta pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait segera memperkuat enam langkah strategis menghadapi musim penghujan.

1. Memperbarui peta wilayah rawan bencana, terutama permukiman, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur vital yang berisiko terdampak banjir maupun longsor.

2. Memperbaiki drainase dan melakukan penanganan sungai, termasuk pembersihan saluran air, perbaikan drainase, serta penanganan sedimentasi sesuai kajian teknis dan ketentuan lingkungan.

3. Memperkuat sistem peringatan dini, dengan mengintegrasikan informasi BMKG, pemantauan tinggi muka air, dan komunikasi pemerintah desa.

4. Memastikan kesiapan logistik dan jalur evakuasi, meliputi perahu penyelamatan, pangan, air bersih, obat-obatan, serta tempat pengungsian yang layak.

5. Memeriksa kondisi infrastruktur vital, seperti jembatan, jalan penghubung antardesa, tanggul, jaringan air bersih, sekolah, dan fasilitas kesehatan.

6. Menyiapkan anggaran serta mekanisme tanggap darurat, termasuk pembagian tanggung jawab antarinstansi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Ia menilai keenam langkah tersebut harus menjadi bagian dari kesiapan pemerintah daerah, bukan sekadar rencana yang baru dibahas ketika kondisi sudah darurat.

Wilayah Terpencil dan Pesisir Jangan Terabaikan

Bang Dhin juga mengingatkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di wilayah pedalaman, bantaran sungai, pesisir, dan kepulauan, termasuk Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu.

Menurutnya, wilayah dengan keterbatasan akses transportasi memiliki tantangan tersendiri ketika menghadapi cuaca ekstrem.

“Bagi masyarakat di wilayah terpencil, bencana bukan hanya soal rumah terendam. Ketika jalan terputus atau transportasi laut terganggu, akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pangan, dan aktivitas ekonomi ikut terancam. Karena itu, mitigasi harus memperhatikan karakteristik setiap wilayah,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kesiapan jalur distribusi logistik, layanan kesehatan, serta sarana transportasi darurat agar masyarakat di daerah terpencil tidak terisolasi ketika terjadi bencana.

Minta Kesiapan Anggaran Dievaluasi

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Bang Dhin turut menyoroti pentingnya perlindungan layanan dasar masyarakat selama musim penghujan, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah daerah didorong memastikan kesiapan sekolah, fasilitas kesehatan, lokasi pengungsian, serta perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Selain kesiapan sarana dan prasarana, ia meminta pemerintah mengevaluasi anggaran penanggulangan bencana secara transparan, termasuk mengukur efektivitas program pencegahan yang selama ini dilaksanakan.

“Ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi musim penghujan bukan seberapa cepat pejabat datang meninjau lokasi banjir, tetapi seberapa banyak risiko yang berhasil dikurangi sebelum bencana terjadi,” katanya.

Bang Dhin menegaskan, upaya pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah semakin serius membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan lingkungan, serta memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Hujan adalah fenomena alam yang tidak bisa kita hentikan. Tetapi risiko dan dampak bencana bisa kita kurangi melalui perencanaan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan pemerintah yang siap bekerja sebelum keadaan menjadi darurat.”

“Jangan tunggu banjir datang baru bergerak. Jangan tunggu korban berjatuhan baru mengevaluasi. Negara harus hadir melalui tindakan pencegahan, bukan hanya bantuan setelah bencana,” pungkas Bang Dhin.

Related Articles

DPRD Kalsel Terima Audiensi APDESI, Bahas Kemajuan Desa

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, bersama...

Bangko Tenga Harumkan Tanah Bumbu, Dominasi Empat Besar Pahlawan Cup ORADO Banjarmasin

BANJARMASIN – Tim Bangko Tenga yang berada di bawah naungan Organisasi Olahraga...

Hadir Langsung di Pulau Sembilan, Bang Dhin Pimpin Semangat Gotong Royong Lewat Gerakan Merawat Pertiwi

KOTABARU – Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang...

Pulau Denawan Bukan Destinasi Wisata Bebas, Ranger Konservasi Penyu Desak Pemerintah Perkuat Sosialisasi

KOTABARU – Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai kawasan konservasi membuat Pulau Denawan...