RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Inspektorat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengisian Data Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (17/11).
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, tersebut diikuti perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Selain mengoordinasikan pemenuhan dokumen, kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap perkembangan pengisian data MCSP di masing-masing perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Sirajoni menyampaikan bahwa perubahan sistem dari Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi MCSP merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan komitmen yang lebih kuat, pengawasan yang optimal, serta langkah nyata untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.
Ia menegaskan, upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat atau perangkat daerah tertentu, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh SKPD. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta bersikap terbuka, peduli dan aktif bekerja sama dalam memenuhi seluruh indikator MCSP.
Sirajoni juga mengingatkan agar tidak ada perangkat daerah yang mengabaikan proses koordinasi maupun evaluasi. Ia bahkan meminta agar pihak yang tidak responsif atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP segera dilaporkan kepadanya.
“Jika ada pihak dari SKPD masing-masing yang tidak merespons atau tidak mendukung pelaksanaan MCSP ini, langsung laporkan. Boleh laporkan kepada saya secara langsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sirajoni menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan MCSP Tahun 2026.
Pertama, komitmen dan ketepatan waktu. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap indikator dan rencana aksi MCSP dipenuhi secara akurat, sesuai substansi, serta diselesaikan berdasarkan tenggat waktu yang telah ditetapkan.
Kedua, mengoptimalkan fungsi pengawasan internal. Proses verifikasi dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab memenuhi indikator harus dilakukan secara terarah. Dengan demikian, berbagai kendala teknis maupun administratif dapat segera diselesaikan tanpa menghambat proses pemenuhan data.
Ketiga, memastikan implementasi nyata di lapangan. Sirajoni berharap MCSP tidak hanya menjadi kegiatan pemenuhan dokumen dan administrasi, tetapi juga diterapkan sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Jadikan MCSP sebagai budaya kerja birokrasi yang bersih dan melayani, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, transparan dan bebas pungutan liar,” lanjutnya.
Menutup arahannya, Sirajoni meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap kelengkapan, keakuratan dan kesesuaian data yang disampaikan.
Ia berharap melalui rakor dan evaluasi tersebut, koordinasi ant perangkat daerah semakin kuat, sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru semakin optimal, serta capaian indeks integritas daerah pada tahun 2026 dapat terus ditingkatkan. (mc)
