Jakarta – Dalam rangka penguatan koordinasi terkait pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin, melalui APBN dengan mekanisme DAK dan dana pinjaman luar negeri.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan RI, di Jakarta, Senin (9/10).
Hal ini dikarenakan, RSUD Ulin sebelumnya telah ditetapkan pemerintah pusat sebagai rujukan utama sembilan pelayanan, yang pastinya memerlukan anggaran sangat besar. Bahkan diinformasikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H. M. Lutfi Saifuddin, S. Sos., beban APBD Kalsel sangat berat jika harus memenuhi ketentuan tersebut.
“Kami bersama Direksi RSUD Ulin Banjarmasin berupaya meminta dukungan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk bisa lebih banyak lagi memberikan bantuan, karena beban APBD nya sangat berat apabila harus memenuhi ketentuan tersebut,“ katanya.
Dirinya menambahkan, bahwa apa yang pihaknya lakukan adalah langkah nyata untuk membantu masyarakat Kalsel mendapatkan sembilan layanan kesehatan prioritas tersebut.
“Ini adalah salah satu langkah kita dari komisi IV untuk membantu masyarakat Kalimantan Selatan guna menghadirkan sembilan layanan prioritas tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan Rujukan Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, dr Yuli Astuti Saripawan M.Kes., memberikan apresiasi atas kedatangan Komisi IV DPRD Kalsel.
“Artinya mereka peduli dalam hal pembangunan pelayanan kesehatan yang perlu adanya koordinasi dan komunikasi baik itu daerah ataupun pusat, sehingga program pusat itu bisa selaras dan dilaksanakan dalam tahap implementasi nya, karena ini sangat perlu dihargai,” tutupnya. (humas/mckalsel/zy)
Leave a comment