BANJARBARU – Upaya penanganan sampah di Kalimantan Selatan kini resmi memasuki babak baru yang lebih modern. Pada Kamis (9/4/2026), telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (PSEL). Oleh karena itu, kawasan aglomerasi Banjarmasin Raya akan segera memiliki sistem waste to energy yang terintegrasi di Gedung KH. Idham Chalid, Banjarbaru.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, tampak hadir Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR bersama Bupati Banjar dan Bupati Barito Kuala. Sebab, proyek ini memerlukan kolaborasi lintas daerah guna memenuhi pasokan sampah harian yang dibutuhkan oleh mesin pengolah nantinya.
Langkah Konkret Menjawab Krisis Sampah Kota
Selanjutnya, Wali Kota Yamin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni belaka. Menurutnya, ini adalah solusi nyata untuk mengatasi penumpukan sampah yang kian mengkhawatirkan di TPA. Oleh sebab itu, komitmen dari masyarakat dalam memilah sampah di tingkat rumah tangga sangat diperlukan. Mengenai visi proyek energi terbarukan ini, Yamin menyatakan secara utuh:
“Hari ini kita sudah menandatangani kesepakatan bersama. Ini bukan hanya MoU, tapi komitmen nyata sampah akan kita ubah jadi energi. Tapi saya tegaskan, warga juga harus mulai memilah dari rumah, karena itu kunci utama,” ujarnya.
Kemudian, proyek PSEL ini ditargetkan memiliki kapasitas pengolahan hingga 500 ton sampah per hari dari Banjarmasin saja. Namun, dengan adanya suplai tambahan dari Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, total potensi sampah yang bisa diolah mencapai sekitar 600 ton per hari. Dengan demikian, beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan berkurang drastis sekaligus menghasilkan sumber energi baru.
Persiapan Lahan TPA Basirih dan Tantangan Lingkungan
Di sisi lain, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menyiapkan lahan sekitar 5–6 hektare di kawasan TPA Basirih untuk lokasi pembangunan. Meskipun demikian, tantangan besar terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai pengurangan sampah plastik harus dilakukan secara masif sejak dari sumbernya.
Selanjutnya, Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah KLH, Hanifah Dwi Nirwana, mengingatkan bahwa proyek ini harus dibarengi dengan kepatuhan standar lingkungan. Sebab, Banjarmasin masih memiliki catatan terkait pengelolaan aliran limpasan drainase di sekitar TPA. Terkait syarat pencabutan sanksi lingkungan, Hanifah menjelaskan secara asli:
“Masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Selain itu, pengelolaan aliran limpasan dari TPA ke drainase juga progres perbaikan. Kalau semua terpenuhi, sanksinya bisa dicabut,” jelasnya.
Konsistensi Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat
Akhirnya, keberhasilan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah daerah. Sebab, tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah, teknologi mutakhir pun tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, Pemkot Banjarmasin berkomitmen untuk terus menjalankan program edukasi secara beriringan dengan proses konstruksi fisik.
Dengan demikian, arah kebijakan pengelolaan sampah di Banjarmasin Raya kini sudah berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, dukungan penuh dari kementerian diharapkan dapat mempercepat operasional infrastruktur modern ini. “Jika semuanya berjalan seiring, maka bukan hanya masalah lingkungan yang tuntas, tetapi kemandirian energi juga akan tercapai,” tutup salah satu pejabat usai acara penandatanganan tersebut.
