Banjarmasin — Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, menegaskan bahwa distribusi BBM bersubsidi harus berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Menurutnya, BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama nelayan kecil, petani, pelaku UMKM, angkutan umum, serta sektor distribusi bahan pokok.
“Subsidi BBM adalah uang rakyat. Karena itu, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada permainan, dan tidak boleh ada pihak yang mengambil hak masyarakat kecil,” tegas M. Syaripuddin.
Ia juga menyoroti antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, karena dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga pelayanan masyarakat.
“Antrean panjang adalah tanda ada masalah dalam tata kelola distribusi. Bisa karena kuota tidak sesuai kebutuhan, pasokan terlambat, atau adanya pembelian yang tidak wajar,” ujarnya.
Untuk itu, Pansus mendorong adanya pengawasan terpadu yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dinas teknis, serta pemerintah kabupaten/kota.
Selain pengawasan, Pansus juga meminta agar SPBU yang terbukti melanggar aturan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Yang berhak harus mendapatkan BBM subsidi. Yang tidak berhak jangan mengambil jatah rakyat kecil,” pungkasnya. (red)
