RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Bumi Lambung Mangkurat. Pemprov berharap kunjungan ini memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menangani berbagai persoalan sosial, keagamaan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dalam forum pertemuan bersama Komisi VIII di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarmasin, Senin (6/10).
“Atas nama Pemprov Kalsel, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI. Insya Allah, pertemuan ini sangat berarti untuk kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujar Syarifuddin.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin memaparkan kondisi umum Kalimantan Selatan, yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota, dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa, mayoritas beragama Islam.
“Kalsel merupakan provinsi tertua di Pulau Kalimantan, dengan luas wilayah mencapai sekitar 6 juta hektare, terdiri dari daratan dan perairan,” jelasnya.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa selama lebih dari satu dekade terakhir, Kalsel berhasil konsisten masuk tiga besar nasional sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, yakni di bawah 4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.
“Namun kami tidak lengah. Kemiskinan ekstrem masih menjadi fokus perhatian kami dan untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI,” ujarnya.
Salah satu upaya Pemprov dalam memutus rantai kemiskinan adalah melalui program Sekolah Rakyat, yang didukung dengan penyediaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai ruang belajar, serta lahan untuk pembangunan sekolah ke depan.
Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan sosial lain yang masih menjadi tantangan di Kalsel, antara lain:
-
Stunting dan perkawinan usia anak
-
Rendahnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas
-
Ancaman bencana alam, seperti banjir dan karhutla
“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir karhutla tidak sampai menimbulkan kabut asap, namun kewaspadaan tetap kami tingkatkan,” katanya. Ia juga menyatakan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari Komisi VIII sebagai bagian dari penguatan penanganan daerah.
Melalui pertemuan ini, Gubernur H. Muhidin berharap terjalin komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPR RI, terutama dalam hal kebijakan, program dan dukungan pusat yang lebih kuat untuk pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
“Semoga kunjungan ini mempererat kerja sama antara daerah dan DPR RI dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banua,” tutupnya. (ms)
Leave a comment