RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, pemprov akan memfasilitasi pendampingan pembentukan kawasan perdesaan baru di tiga kabupaten prioritas: Tanah Laut, Kotabaru dan Balangan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama, mewakili Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah, pada Jumat (25/7) di Banjarbaru.
“Pembentukan kawasan perdesaan penting dilakukan secara kolaboratif, dari pusat hingga pemerintah desa. Tujuannya agar pembangunan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi lintas desa, sehingga dampaknya lebih luas dan merata,” ujar Andie.
Saat ini, Kalsel telah memiliki tiga kawasan perdesaan prioritas. Namun, menurutnya, jumlah itu masih belum cukup untuk mendorong pemerataan pembangunan desa secara menyeluruh.
Pemprov Kalsel pun mendorong kabupaten yang belum membentuk kawasan perdesaan agar segera bergerak. Pendampingan teknis akan difokuskan pada perencanaan kawasan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), serta penetapan lokasi kawasan yang strategis.
“Kami ingin percepatan pembangunan lintas desa dilakukan melalui skema kawasan. Dengan pendampingan ini, pemerintah kabupaten akan lebih siap menyusun perencanaan yang tepat dan berkelanjutan,” jelas Andie.
Pendampingan rencananya dimulai pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025. Kabupaten Tanah Laut akan menjadi lokasi pertama, disusul oleh Kotabaru dan Balangan di minggu pertama Agustus.
Mengacu pada Permendesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat kabupaten dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda).
Karena itu, PMD Kalsel juga akan melakukan audiensi langsung dengan para Sekda untuk memastikan dukungan lintas sektor benar-benar berjalan.
“Kami berharap Sekda sebagai ketua tim koordinasi bisa mendorong seluruh SKPD terkait agar proses pembentukan kawasan bisa berjalan cepat, mulai dari musyawarah antar desa hingga penetapan kawasan secara legal,” pungkasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang Pemprov Kalsel dalam mewujudkan desa-desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. (ms)
Leave a comment