RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Pemerintah Kota Banjarbaru terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah terobosannya adalah menggagas program Kelurahan Bebas Maladministrasi yang akan diterapkan di seluruh wilayah kota. Program ini menjadikan Banjarbaru sebagai kota pertama di Indonesia yang mencanangkan inisiatif tersebut secara menyeluruh di tingkat kelurahan.
Sebagai bagian dari pelaksanaan program, Sosialisasi Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi Tahun 2025 resmi dibuka pada Jumat (25/7) oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, di Aula Srikandi, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, yang fokus pada pencegahan praktik maladministrasi dalam pelayanan publik, seperti penyimpangan prosedur, ketidakjelasan informasi, serta pelayanan yang lambat atau diskriminatif.
Dalam sambutannya, Sirajoni menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian penting dari misi Banjarbaru Emas, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat.
“Untuk mewujudkan Banjarbaru Emas, kita harus memastikan pelayanan publik menjadi lebih baik, tepat waktu, jelas, dan nyaman. Ini bukan sekadar soal aturan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sirajoni juga mengingatkan pentingnya menjaga standar pelayanan yang konsisten. Menurutnya, kepuasan masyarakat kini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pelayanan pemerintah.
“Ke depan, penilaian bukan hanya administratif, tapi juga berdasarkan persepsi masyarakat. Karena itu, kita wajib memberikan pelayanan terbaik,” tambahnya.
Program Kelurahan Bebas Maladministrasi se-Kota Banjarbaru akan resmi diluncurkan pada 30 Juli 2025. Program ini diharapkan menjadi awal dari transformasi pelayanan publik yang lebih bersih, efisien dan berpihak pada kepentingan warga.
Dengan adanya program ini, Pemerintah Kota Banjarbaru ingin memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang adil, cepat dan transparan—serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. (ms)

Leave a comment