RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Berbagai intervensi pasar akan dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.
Langkah tersebut disiapkan usai Pemko Banjarbaru mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rapat yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7).
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Dampaknya turut dirasakan di Banjarbaru, terutama pada komoditas beras yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.
Lisa menjelaskan, kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru sebagian besar dipasok dari Pulau Jawa. Namun, distribusinya saat ini menghadapi kendala akibat tingginya biaya angkutan yang dipicu mahalnya harga serta terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pengendalian inflasi. Upaya yang disiapkan antara lain memperbanyak operasi pasar, menggelar Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan pasokan pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali,” tegasnya.
Selain pengendalian harga pangan, Lisa juga meminta perangkat daerah terkait memantau kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kilogram serta memperketat pengawasan apabila diperlukan agar distribusinya tetap tepat sasaran.
Pemko Banjarbaru optimistis sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengendalikan laju inflasi di daerah. (mc)
