RETORIKABANUA.ID, Jakarta – Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas. Tak hanya bertahan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk, memenuhi standar, mengakses pembiayaan dan memperluas pasar.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR saat melakukan audiensi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI di Jakarta, Rabu (2/9).
Audiensi tersebut diterima Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, didampingi Sekretaris Kementerian UMKM RI Loto Srinaita Ginting serta jajaran deputi Kementerian UMKM RI.
Dalam pertemuan itu, Yamin mendorong penguatan UMKM Banjarmasin melalui hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan kualitas produksi, standardisasi, legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar.
Menurut Yamin, pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memberikan akses modal. Pelaku usaha juga perlu mendapat dukungan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.
“UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Mereka juga perlu didukung dari sisi kualitas produk, peralatan produksi, legalitas, standardisasi, sampai akses pasar. Dengan begitu, usaha yang dibangun bisa benar-benar naik kelas,” kata Yamin.
Karena itu, Pemkot Banjarmasin mengusulkan dukungan Kementerian UMKM berupa fasilitasi peralatan dan mesin produksi serta sarana usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi, mutu dan daya saing produk lokal.
Selain peralatan produksi, Pemkot Banjarmasin juga mengusulkan sejumlah program pendukung, seperti fasilitasi sertifikasi halal melalui skema self declare, pendaftaran dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), optimalisasi akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, serta penguatan pemasaran digital.
Dalam audiensi tersebut, turut dibahas pemanfaatan SAPA UMKM, platform yang dikembangkan Kementerian UMKM untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemberdayaan UMKM.
Platform tersebut diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pembiayaan, investasi, hingga perluasan pasar.
Pemkot Banjarmasin mengusulkan agar SAPA UMKM dioptimalkan untuk mempercepat pemberian dukungan kepada pelaku usaha sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing.
Penguatan tersebut dinilai penting karena UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain legalitas usaha, sertifikasi, pemasaran, akses digital, pembiayaan, hingga keterbatasan kapasitas produksi.
Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut, Pemkot Banjarmasin membidik target konkret berupa 500 sertifikat halal dan 500 pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM.
Target tersebut akan disertai dengan kemudahan perizinan dan fasilitasi sertifikasi lainnya sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Yamin menegaskan, target tersebut bukan sekadar mengejar jumlah sertifikat maupun pembiayaan. Lebih dari itu, sertifikasi dan akses modal diharapkan menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki standar mutu, memperluas pasar dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Penguatan UMKM juga diarahkan pada hilirisasi produk unggulan daerah. Dengan hilirisasi, produk lokal Banjarmasin diharapkan tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi dapat memiliki nilai tambah dan masuk ke rantai pasok serta pasar yang lebih luas.
Sebagai bagian dari tindak lanjut, Pemkot Banjarmasin merencanakan pelaksanaan Kumitra atau Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra yang akan disinergikan dengan momentum penutupan Bakul Fest.
Program tersebut merupakan agenda Kementerian UMKM yang dirancang untuk mempertemukan pelaku usaha mikro dan kecil dengan mitra strategis.
Kegiatan itu juga akan dirangkaikan dengan Kopdar bersama Dewi Harlas untuk memperkuat jejaring pelaku UMKM yang memiliki potensi menembus pasar ekspor.
Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk, sertifikasi dan standardisasi, perluasan akses pembiayaan, kemitraan, penguatan rantai pasok, serta pemasaran.
Dalam konteks program nasional, Kementerian UMKM juga mendorong Prokesra Produktif yang menargetkan 10 juta masyarakat berusaha dan bekerja pada periode 2026–2029. Program tersebut mengintegrasikan berbagai bentuk pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, akses digital dan pembiayaan.
Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemkot Banjarmasin menargetkan ekosistem UMKM yang semakin mudah mengakses program pemberdayaan, lebih siap masuk ke rantai pasok nasional, serta memiliki peluang berkembang hingga pasar ekspor. (mc)
