RETORIKABANUA.ID, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan kualitas pelaporan dan pengisian data. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan pendampingan akselerasi keterisian data Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS).
Kegiatan berlangsung di Aula I Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Kamis (23/7), dengan melibatkan perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kecamatan, puskesmas, serta narasumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan tersebut bertujuan menyamakan pemahaman para peserta mengenai tata cara pengisian data pada aplikasi Web Aksi Bangda, yang menjadi salah satu instrumen pemantauan program percepatan penurunan stunting.
Kepala Bidang Sinkronisasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Balangan, Agus Minawati, mengatakan kegiatan ini digelar karena penurunan angka stunting di Kabupaten Balangan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Kami melaksanakan kegiatan percepatan penurunan stunting karena melihat capaian di Kabupaten Balangan masih belum signifikan. Saat ini Balangan masih berada pada posisi tiga daerah dengan angka stunting tertinggi,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Agnes Margaretha, menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penyederhanaan mekanisme aksi konvergensi, dari delapan aksi menjadi empat aksi utama dan dua aksi pendukung.
Menurutnya, pada versi terbaru aplikasi Web Aksi Bangda, proses penginputan data tidak lagi hanya dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten, tetapi juga melibatkan pemerintah kecamatan.
“Pada aplikasi terbaru, aksi konvergensi juga melibatkan tingkat kecamatan. Jika sebelumnya penginputan hanya dilakukan oleh SKPD di tingkat kabupaten, kini kecamatan juga memiliki peran dalam pengisian data,” jelasnya.
Agnes menambahkan, terdapat 31 indikator yang wajib diisi beserta dokumen pendukung, mulai dari data jumlah penduduk, jumlah balita, prevalensi stunting, hingga ketersediaan tenaga gizi dan dokter di setiap wilayah.
Data yang lengkap dan akurat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam memantau pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan penginputan data sehingga pelaksanaan program penurunan stunting dapat dipantau secara maksimal dan memberikan hasil yang lebih efektif. (mc)
