Musrenbang Perdana Digelar di Tapin: Plh Bupati Tekankan Pentingnya Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran

RETORIKABANUA.ID, Rantau – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 resmi dimulai, Rabu (12/2). Kecamatan Bakarangan dan Tapin Tengah menjadi dua wilayah pertama yang melaksanakan kegiatan ini, yang digelar di Pendopo Kecamatan Bakarangan.

Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Tapin, Sufiansyah, didampingi Kepala Bappelitbang, Meidy Haris Prayoga, anggota DPRD Tapin, H. Ikhwanudin Husin dan Yuspiannor, Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra Zainal Abidin, serta para camat dan kepala desa dari kedua kecamatan.

Dalam sambutannya, Sufiansyah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan proses penting dalam penyusunan anggaran daerah dan menjadi agenda tahunan yang wajib dilaksanakan.

“Musrenbang adalah forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengetahui kebutuhan riil di lapangan, agar pembangunan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Namun demikian, Sufiansyah juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam penyusunan program.

“Tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Maka, kita harus bijak dalam menentukan program yang benar-benar prioritas dan memberikan dampak besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh usulan dari Musrenbang akan ditampung dan dipertimbangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Pemerintah daerah akan mengakomodasi semua aspirasi yang masuk, dan menyusunnya agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah menyampaikan harapan agar forum Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat guna dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (ki)