BANJARMASIN – Lonjakan kasus Covid-19 di Kalsel menunjukkan angka yang cukup signifikan. Dari data penambahan harian kasus tanggal 20 April 2021, tercatat ada 147 orang terkonfirmasi positif, maka dengan penambahan tersebut total kasus positif menjadi 31.771 orang, sembuh 28.242, dirawat 2.621, meninggal 908 orang dan suspek 449 orang.
Masih meningkatnya angka kasus terkonfirmasi positif pada sejumlah daerah menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin. Ia menilai, lonjakan kasus yang terjadi ditengarai oleh kurangnya disiplin protokol kesehatan oleh masyarakat, bahkan bagi aparatur pemerintahan sendiri.
“Jangan sampai karena proses vaksinasi yang sedang bergulir, merasa menjadi kebal dan bahkan abai terhadap protokol kesehatan. Tentu hal ini merupakan suatu anggapan yang keliru. Ketentuan prokes mengenai 5M seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan harus selalu dilakukan secara ketat. Tidak hanya di lingkungan masyarakat secara umum, juga berarti bagi lingkungan pemerintahan,” tegasnya.
Ditambahkannya, lonjakan kasus yang masih terjadi harus menjadi atensi dan evaluasi bagi Satgas Covid-19 Kalsel. Utamanya bagi setiap kepala perangkat daerah.
“Kepala perangkat daerah harus mampu mentransformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan memahami arahan kepala daerah. Bukan melulu menunggu dan kemudian melaksanakan. Kepala SKPD sebagai pemangku urusan-urusan pemerintahan semestinya sudah paham dengan tusi masing-masing. Totalitas dalam bekerja pada penanganan Covid-19 menunjukkan loyalitas dan kualitas kepemimpinan seorang pejabat eselon,” katanya.
Dalam suasana hikmat beribadah di bulan suci Ramadhan, Bang Dhin, sapaan akrab pria ini, mengharapkan agar masyarakat patuh dengan kebijakan pemerintah dan disiplin dengan protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran.
Begitupula terhadap kepala daerah (bupati/wali kota) agar melakukan upaya yang lebih masif dalam penanganan, pengendalian, penanggulangan, dan pencegahan penyebaran virus.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta agar Satgas Covid-19 melaksanakan upaya strategis di samping proses vaksinasi yang sedang berjalan. Jangan malah tenggelam dengan opini dan narasi kesuksesan serapan vaksinasi.
“Suasana bulan Ramadhan tentu akan menggeliatkan mobilitas masyarakat, apalagi menjelang Idul Fitri. Karena aktivitas ekonomi akan berjalan seiring dengan kebutuhan hari raya. Hal ini harus diperhatikan, apalagi kendor di tengah jalan dan jangan melulu narasi vaksinasi yang dibawa disaat kurva penularan masih tinggi. Aktivitas masyarakat dengan kerumunan jika tidak dibarengi dengan protokol kesehatan pasti berpotensi terjadi penularan,” tambahnya.
Kemudian, mengenai sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah pusat mengenai larangan mudik, beribadah, pembatasan aktivitas, dan pembelajaran tatap muka, dirinya meminta agar kebijakan terkait diimplementasikan secara baik.
“Kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, wajib direspons secara cepat agar langkah-langkah konkret berjalan optimal,” pungkasnya. (syl)
