RETORIKABANUA.ID, Jakarta – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) berusaha mencari solusi untuk masalah kepengurusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel yang sudah habis masa jabatannya. Mereka berdialog dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, Selasa, (19/11).
KPID Kalsel masa jabatan 2021-2024 sebenarnya sudah berakhir pada Agustus 2024. Komisi I DPRD Kalsel menyadari bahwa KPID memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penyiaran di Kalsel. Karena itu, mereka merasa perlu untuk berdiskusi dengan KPI Pusat guna mencari solusi terbaik.
Dalam pertemuan ini, turut hadir juga perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel serta Biro Hukum Sekretariat Daerah Kalsel. Mereka mengungkapkan ada beberapa kendala yang menyebabkan terlambatnya peralihan kepengurusan KPID Kalsel. Salah satunya adalah adanya agenda besar seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mengganggu proses tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, optimis bahwa dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPRD, kendala-kendala ini bisa segera teratasi. Beberapa solusi yang dibahas termasuk kemungkinan memperpanjang masa jabatan KPID Kalsel hingga kepengurusan baru terbentuk.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan SK perpanjangan masa jabatan KPID, setidaknya hingga akhir tahun 2024. Ia juga menekankan pentingnya hak-hak anggota KPID, seperti honorarium, tetap diberikan meskipun masa jabatan mereka sudah berakhir, karena mereka masih melaksanakan tugas pengawasan.
Rombongan Komisi I disambut oleh Anggota Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi. Evri menyambut positif kedatangan Komisi I dan mengapresiasi perhatian mereka terhadap KPID Kalsel.
“Kami berharap Komisi I bisa mengawal permasalahan ini dengan sepenuh hati, agar pengawasan penyiaran di Kalsel tetap berjalan dengan baik,” ujar Evri. (ms)
