RETORIKABANUA.ID, Surabaya – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi ekonomi dan keuangan melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Selasa, (19/11). Kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait dengan pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, menjelaskan bahwa pokir merupakan hasil aspirasi dari masyarakat yang diserap melalui kegiatan Reses. Pokir ini berisi gagasan dan masukan dari setiap daerah pemilihan (dapil) yang perlu diteruskan ke pemerintah.
“Setelah bertemu dengan teman-teman Bappeda Jatim, kami mendapatkan banyak masukan dan pengetahuan baru. Salah satu yang krusial adalah kami belum memiliki kamus khusus untuk program usulan pokir ini,” ujar Suripno, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Suripno, ketidaklengkapan sistem ini bisa menyebabkan permasalahan yang selama ini dianggap berasal dari pemerintah provinsi, padahal ada beberapa hal yang belum terpenuhi dalam sistem pokir. Karena itu, ia berharap ke depan sistem pokir bisa lebih baik dan terarah.
“Pokir harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah yang sudah direncanakan oleh pemerintah provinsi. Harapan kami, sistem pokir bisa lebih terstruktur, dengan panduan atau kamus khusus, agar pelaksanaan program dari masyarakat bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Selain membahas pokir, pertemuan ini juga membicarakan masalah lain, seperti kelangkaan pupuk, yang bisa menjadi referensi untuk di Kalsel. Suripno merasa banyak informasi dan solusi yang diterima dari pertemuan tersebut.
Rombongan Komisi II DPRD Kalsel disambut oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jatim, Andhika Pratama Herlambang. Andhika merasa terhormat menerima kunjungan dari DPRD Kalsel.
“Kami mengakui kami tidak sempurna, dan tentu banyak hal yang bisa kami pelajari dari Kalsel. Kami berharap hubungan baik antara Kalsel dan Jatim tetap terjalin harmonis,” ujar Andhika. (ms)
