Hadiri Penyerahan LHP-LKPP 2023, Paman Birin: Penggunaan APBN-APBD Harus Mensejahterakan Masyarakat

RETORIKABANUA.ID, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7) lalu.

Penyerahan LHP – LKPP juga dirangkai dengan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023. Sejumlah tamu juga datang yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Hadi Thahjanto, Menteri Pehubungan Budi Karya Sumadi, Menkop UKM Teten Masduki.

“Hasil atas LKPP 2023 menunjukkan opini WTP yang merupakan opini WTP kedelapan sejak LKPP 2016,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun.

Dirinya pun menyampaikan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.

Isma menambahkan, pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan memperoleh predikat atau opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah bukan merupakan prestasi. Ia menyampaikan, WTP pada laporan keuangan adalah kewajiban dan sudah seharusnya.

Menurut dia, pemerintah berkewajiban menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara baik. Sebagaimana diketahui, APBN merupakan uang rakyat dan uang negara yang setiap tahun diaudit.

“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelas Jokowi.

Setelah menyimak penjelasan Presiden Jokowi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, setuju dan bahwa penggunaan APBN maupun APBD, harus dikelola dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini menegaskan, penggunaan uang rakyat sudah semestinya memberikan dampak positif dan dapat mensejahterakan masyarakat.

“Kita bersyukur, sejak tahun 2013 sampai 2024 ini atau 11 kali berturut-turut Pemprov Kalsel mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI. Ini bentuk komitmen kita bersama dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan warga Banua,” tegas Paman Birin. (mckalsel/sp)