BATULICIN – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menagih langkah konkret PT PLN (Persero) dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik yang belakangan terjadi di sejumlah wilayah. Selain meminta peningkatan keandalan pasokan listrik, DPRD juga mempertanyakan kepastian mengenai kompensasi bagi pelanggan yang terdampak.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Tanah Bumbu bersama Bagian Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Batulicin, PT Air Minum Bersujud (Perseroda), serta perwakilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang digelar pada Selasa (4/8/2026).
Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang berdampak terhadap aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, distribusi air bersih, hingga kegiatan usaha.
Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, meminta PLN menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman yang terjadi, langkah penanganan yang telah dilakukan, serta strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan pasokan listrik kembali normal dan andal.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian agar kejadian serupa tidak terus berulang mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor kehidupan.
Selain meminta penjelasan mengenai penanganan gangguan, DPRD juga mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.
Menanggapi hal tersebut, Manager PT PLN (Persero) ULP Batulicin, Azmi Muharom, menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kompensasi masih berada di tingkat manajemen yang lebih tinggi sehingga hingga kini belum ada keputusan resmi.
“Apabila nantinya telah ada keputusan dari manajemen, informasi terkait kompensasi akan disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan menjalankan itu,” ujar Azmi.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyoroti dampak pemadaman terhadap pelayanan air bersih. PT Air Minum Bersujud (Perseroda) menyampaikan bahwa gangguan pasokan listrik menghambat operasional instalasi pengolahan air sehingga distribusi air bersih kepada pelanggan di beberapa wilayah ikut terdampak.
Sementara itu, perwakilan pelaku UMKM, Ratnawati, yang menjalankan usaha roti, mengungkapkan bahwa pemadaman listrik berulang menyebabkan proses produksi terhenti, pesanan pelanggan terlambat dipenuhi, dan bahan baku yang telah diolah berpotensi rusak sehingga menimbulkan kerugian.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi pendapatan usaha, tetapi juga kepercayaan pelanggan yang mengharapkan pesanan selesai tepat waktu.
Keluhan dari pelaku UMKM tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD dalam rapat. Pasalnya, dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan pelanggan rumah tangga, tetapi juga berimbas pada aktivitas ekonomi masyarakat serta pelayanan publik.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD Tanah Bumbu berharap PT PLN (Persero) segera menghadirkan solusi yang mampu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sehingga pemadaman dapat diminimalkan.
DPRD juga meminta PLN memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai perkembangan pembahasan kompensasi apabila nantinya telah diputuskan oleh manajemen, sehingga pelanggan memperoleh kepastian mengenai hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Rapat kerja tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, PT Air Minum Bersujud (Perseroda), dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan adanya tindak lanjut yang nyata, masyarakat berharap persoalan pemadaman listrik yang selama ini mengganggu aktivitas sehari-hari dapat segera teratasi, sehingga pelayanan publik, distribusi air bersih, dan roda perekonomian daerah dapat kembali berjalan secara optimal.
