RETORIKABANUA.ID, Batulicin – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (8/7).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Hasanuddin, didampingi Wakil Ketua II DPRD, serta dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Yulian Herawati, mewakili Bupati Tanah Bumbu.
Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembahasan yang telah berlangsung antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama perangkat daerah terkait.
“Nota kesepakatan ini merupakan wujud sinergi legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah kebijakan anggaran yang responsif dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Hasanuddin.
Ia pun secara resmi membuka rapat paripurna dan menegaskan bahwa kesepakatan ini menjadi dasar bagi pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, Pj Sekda Yulian Herawati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen DPRD dalam menyusun dokumen KUA-PPAS Perubahan 2025.
“Kami sangat optimis, koreksi dan penyempurnaan terhadap dokumen ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi ini mencerminkan kesepahaman yang kuat dalam menyusun kebijakan anggaran yang adil dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan struktur utama dalam dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025, yaitu:
Pendapatan Daerah: Rp. 3.327.330.408.018
Belanja Daerah: Rp. 4.154.902.347.919
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Rp. 837.598.861.027
Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Rp. 40.000.000.000
Perubahan tersebut, lanjut Yulian, merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap melalui penandatanganan nota kesepakatan ini, sinergi antara legislatif dan eksekutif akan semakin solid untuk mendorong pembangunan Tanah Bumbu yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutupnya.
Rapat Paripurna ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, perwakilan instansi vertikal, BUMD, serta sejumlah tokoh masyarakat dan insan pers dari media cetak dan daring. (ms)
Leave a comment