TANAH BUMBU — Warga Kampung Tuyan, Desa Gunung Raya, Kecamatan Mantewe, mengeluhkan kondisi jalan, keterbatasan ruang kelas, minimnya fasilitas PAUD, serta belum tersedianya penerangan jalan umum.
Keluhan tersebut disampaikan dalam kegiatan Reses II Masa Sidang II Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat, 17 Juli 2026, yang dihadiri langsung oleh Hj. Sarniah, S.T., M.M., Anggota DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PDI Perjuangan.
Warga mempertanyakan besarnya APBD Kabupaten Tanah Bumbu yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah pelosok.
“Dana sebanyak itu kenapa tidak digunakan untuk memperbaiki jalan, jembatan, dan membangun ruang kelas? Masyarakat harus mengadu kepada siapa?” ujar salah seorang warga.
Sarniah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat di pelosok hanya mendengar APBD besar, sementara jalan rusak, sekolah kekurangan ruang kelas, dan kampung masih gelap,” tegasnya.
Warga turut menyoroti kondisi SDN 3 Mantewe Kelas Jauh Toyan atau SDN 3 Pilial Kampung Tuyan, yang hanya memiliki tiga ruang kelas. Keterbatasan tersebut membuat satu ruangan harus digunakan oleh dua kelompok kelas.
Lebih memprihatinkan, ruang belajar yang digunakan siswa kelas satu masih berdinding dan berlantai kayu dengan kondisi yang dinilai tidak layak.
Sementara itu, PAUD KB Amanah Bunda Kelas Jauh hanya memiliki satu ruang belajar untuk sekitar 31 murid dan belum memiliki alat permainan edukatif bagi anak-anak.
Sarniah meminta Dinas Pendidikan segera melakukan verifikasi lapangan dan memasukkan pembangunan ruang kelas baru untuk Sekolah Dasar serta peningkatan fasilitas PAUD sebagai program prioritas.
“Anak-anak di desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sekolah di pelosok tidak boleh diperlakukan seperti anak tiri,” ujarnya.
Selain fasilitas pendidikan, warga juga meminta pemasangan penerangan jalan umum di kawasan permukiman, akses sekolah, tempat ibadah, serta ruas jalan yang sering dilalui masyarakat.
Menurut Sarniah, PJU berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan warga sehingga harus segera ditangani.
Ia juga menyoroti lambatnya pelaksanaan program pemerintah daerah yang dikhawatirkan kembali menumpuk pada akhir tahun.
“Kalau penyerapan anggaran berjalan lambat, yang dirugikan adalah masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan kendalanya dan segera melakukan percepatan,” katanya.
Sarniah memastikan seluruh aspirasi warga akan dibawa dalam rapat DPRD dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah serta dinas terkait.
“Reses bukan sekadar mendengar keluhan. Aspirasi masyarakat harus masuk dalam kebijakan dan diperjuangkan sampai memperoleh tindak lanjut,” pungkasnya.
Besarnya APBD tidak akan berarti apabila masyarakat masih melewati jalan rusak, anak-anak belajar dalam ruangan yang tidak memadai, fasilitas PAUD masih terbatas, dan kampung tetap gelap pada malam hari.
APBD boleh besar, tetapi keberhasilan pemerintah ditentukan oleh seberapa nyata pembangunan dirasakan rakyat.
