RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan sampah melalui studi lapangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungup yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD), Kamis (16/7).
Sebelum FGD digelar di Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sebelimbingan, peserta yang terdiri dari perwakilan sejumlah SKPD dan pemangku kepentingan terlebih dahulu meninjau langsung kondisi TPA Sungup. Kunjungan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lapangan, mulai dari volume timbulan sampah, sistem pengelolaan, hingga kesiapan sarana dan prasarana yang tersedia.
Kepala DLH Kotabaru, Melinda Ratna Agustina, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membahas pengelolaan sampah di hilir, tetapi juga menjadi langkah antisipasi terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di kawasan TPA, termasuk risiko konflik sosial apabila kapasitas tempat pembuangan telah terlampaui.
“Mitigasi bencana bukan hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi juga bagaimana kita mengantisipasi berbagai risiko sejak dini, termasuk potensi konflik sosial apabila TPA sudah penuh. Karena itu, perlu dibentuk satuan tugas penanggulangan bencana persampahan,” ujarnya.
Melinda menjelaskan, terdapat tiga potensi bencana utama yang harus diwaspadai di TPA, yaitu kebakaran, pencemaran air dan longsor timbunan sampah. Meski TPA Sungup saat ini masih beroperasi dengan sistem sanitary landfill dan dalam kondisi relatif aman, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan, terutama di tengah dampak perubahan iklim dan meningkatnya suhu global.
“Beberapa tahun terakhir kondisi TPA masih aman. Namun, kita tidak boleh lengah karena perubahan iklim dan suhu yang semakin panas dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DLH bersama sejumlah instansi terkait akan membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan Satpol PP, BPBD, Diskominfo, serta perangkat daerah lainnya. Satgas tersebut akan bertugas menyiapkan langkah-langkah mitigasi, mulai dari penyediaan sumber air, jalur evakuasi, hingga pengawasan aktivitas di kawasan TPA.
Selain penguatan penanganan di TPA, Melinda menegaskan pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Menurutnya, minimnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga menjadi salah satu penyebab meningkatnya beban TPA.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengelolaan di hilir. Jika masyarakat tidak melakukan pemilahan dan pengomposan sejak dari rumah, TPA akan semakin cepat penuh,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, kapasitas TPA Sungup saat ini sudah mendekati batas maksimal. Apabila tidak ada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah, umur operasional TPA diperkirakan hanya tersisa sekitar satu tahun.
“Kalau tidak ada pemilahan sampah dari sumbernya, umur TPA kita diperkirakan tinggal sekitar satu tahun lagi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Dalam FGD tersebut, peserta juga membahas berbagai tantangan dan solusi pengelolaan sampah, mulai dari keterbatasan fasilitas, kebutuhan teknologi pendukung, hingga pembagian peran antarinstansi. Hasil pembahasan akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan daerah.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotabaru, Minggu Basuki, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap hasil FGD ini menjadi dasar penyusunan kebijakan ke depan sekaligus mendorong keterlibatan seluruh SKPD dan masyarakat. Semua yang hadir di sini juga harus menjadi agen perubahan dalam pengelolaan sampah, dimulai dari lingkungan masing-masing,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya terus meningkat. Dengan demikian, beban TPA dapat dikurangi, umur operasionalnya lebih panjang, serta risiko bencana akibat pengelolaan sampah dapat diminimalkan. (mc)
