RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi ratusan massa yang tergabung dalam Forum Demokrasi Masyarakat Sipil, Ormas PEKAT IB Kalsel dan GANTARA saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel, Senin (13/7).
Aspirasi para demonstran diterima Anggota DPRD Kalsel, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan perkara yang melibatkan konten kreator Muhammad Ali Ridho atau Babeh Aldo, persoalan pemadaman listrik, hingga isu pembangunan di Kalimantan Selatan.
Menanggapi keluhan terkait pemadaman listrik, Habib Hasyim mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini tidak lagi terjadi pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah. Meski demikian, DPRD tetap mencatat seluruh aspirasi masyarakat, termasuk dugaan penyebab gangguan listrik yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Terkait adanya dugaan korupsi yang disebut sebagian peserta aksi sebagai penyebab pemadaman listrik, Habib Hasyim menegaskan bahwa penjelasan mengenai substansi persoalan tersebut merupakan kewenangan instansi yang memiliki data dan informasi teknis.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan DPRD akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan pihak PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng untuk meminta penjelasan lebih rinci mengenai penyebab gangguan kelistrikan yang sempat terjadi.
Mengenai tuntutan demonstran terkait perkara yang melibatkan Babeh Aldo, DPRD Kalsel menegaskan bahwa penanganan perkara hukum bukan merupakan kewenangan lembaga legislatif daerah.
Meski demikian, DPRD memastikan seluruh aspirasi masyarakat tetap diterima sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi. Aspirasi yang menjadi kewenangan DPRD akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sedangkan persoalan di luar kewenangan legislatif akan diteruskan kepada instansi yang berwenang. (hm)
