BANJARMASIN — Anggota Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya mengandalkan dana transfer dari pusat dalam menjaga kekuatan fiskal daerah.
Di tengah menurunnya pendapatan transfer, PAD justru diproyeksikan menjadi penopang utama keuangan daerah. Porsinya diperkirakan meningkat dari 43 persen pada 2024 menjadi 65 persen pada 2027.
Hasil pencermatan Banggar DPRD Kalsel menemukan potensi tambahan PAD sekitar Rp477,8 miliar yang dinilai belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Potensi tersebut berasal dari intensifikasi pajak daerah sebesar Rp244,3 miliar, perluasan basis pajak Rp67 miliar, peningkatan retribusi pada 12 OPD sebesar Rp26,5 miliar, serta optimalisasi aset daerah, retribusi, dan dividen BUMD sekitar Rp140 miliar.
“Ini bukan angka yang dibuat-buat. Potensinya dihitung dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing OPD. Pemerintah jangan pasif, potensi yang sudah ada harus segera dikejar,” tegas Bang Dhin.
Ia mencontohkan RSUD Ulin Banjarmasin dan Dinas Perhubungan yang realisasi pendapatannya pada 2025 telah melampaui target. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan target PAD masih dapat dinaikkan secara moderat, terukur, dan realistis.
Bang Dhin menegaskan, pemerintah daerah harus lebih serius melakukan pendataan, digitalisasi, pengawasan, penagihan aktif, serta mengelola aset daerah agar lebih produktif.
“Jangan sampai belanja untuk masyarakat dipangkas karena pemerintah gagal menggali potensi pendapatan yang sebenarnya sudah ada di depan mata,” pungkasnya.
