RETORIKABANUA.ID, Balangan – DPRD Kabupaten Balangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (13/7).
Ketua DPRD Balangan, Lindawati, mengatakan persetujuan tersebut diberikan setelah Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.
Dalam pembahasan itu, DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan yang mampu merealisasikan pendapatan daerah sebesar 108,56 persen dari target yang ditetapkan. Selain itu, Balangan juga meraih predikat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kategori Sangat Tinggi dan menempati peringkat pertama di Kalimantan Selatan.
Meski menyetujui Raperda tersebut, DPRD memberikan tujuh rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Rekomendasi itu meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Lindawati berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026 maupun kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
“Kami berharap seluruh rekomendasi ini dapat segera ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, akuntabel dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya. (asr)
