RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, Jumat siang (1/8), bertempat di lantai 4 Gedung DPRD Kalsel.
RDP ini merupakan bagian dari upaya pengawalan dan pematangan program kerja tahun anggaran 2026, agar kebijakan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel.
Masing-masing OPD menyampaikan rencana program strategis, proyeksi kegiatan, serta estimasi kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat berbagai catatan penting dari hasil pemaparan OPD.
“Sudah disampaikan semuanya, ada kelebihan, ada kekurangan dan ada kebutuhan tambahan anggaran. Semua masukan itu kami catat dan akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran,” ujarnya.
Komisi I menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus mengutamakan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Menurut Ilham, DPRD berkewajiban mengawal agar alokasi anggaran berpihak pada kepentingan publik.
Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan dalam RDP kali ini adalah penyelesaian status tenaga honorer dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Ada hal menarik dari paparan BKD tadi, yakni mengenai tenaga honorer dan PPPK. Komisi I mendukung penuh agar alokasi anggaran untuk mereka dimaksimalkan. Ini penting agar mereka bisa segera memberikan kontribusi lebih besar untuk Banua,” tegas Ilham.
Langkah ini mencerminkan keseriusan DPRD Kalsel dalam mengawal proses perencanaan anggaran yang lebih inklusif, berpihak pada pelayanan publik, serta memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja di lingkup pemerintahan. (ms)
Leave a comment